|

Gabungan Komisi DPRK Aceh Utara Mendesak Pemerintah Untuk Penataan Kekayaan Daerah Berupa Aset, Tanah Dan Bangunan

Aceh Utara- jurnalpatrolinews: Gabungan Komisi DPRK Aceh Utara mendesak supaya pemerintah setempat untuk segera melakukan penataan kembali seluruh kekayaan daerah berupa aset tanah maupun  bangunan, karena aset bagian yang tak terpisahkan merupakan kekayaan milik daerah dan dimasukkan kedalam buku inventaris.
sebagaimana telah diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 38 tahun 2008 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan  barang milik Negara dan daerah dalam rangka  menjamin terlaksananya tertib adminitrasi atau tertib pengelolaan barang Milik Negara dan daerah diperlukan adanya kesaman persepsi dan langkah secara integral dalam menjaganya.
Gabungan komisi menyarankan kepada pemerintah kabupaten Aceh Utara Untuk segera menyelesaikan seluruh persoalan aset dengan pemerintah Kota Lhokseumawe secepat mungkin.
DPPKD yang menangani bagian Aset untuk terus mendata Aset-Aset diKota Lhokseumawe terutama tanah di reklamasi pusong, Bangunan toko dan gedung kantor yang masih berada dalam wilayah Kota Lhokseumawe.
Permendagri nomor 17 tahun 2007 pasal.78 ayat (1) berbunyi hibah barang milik daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusian, dan penyelenggaraan pemerintah.
Permendagri Nomor 17 tahun 2007 pasal.79 huruf (a).ditetapkan dengan keputusan kepala daerah setelah adanya persetujuan DPRK kecuali tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pasal. 58 ayat (2) setelah mengalami proses pembahasan melalui mekanisme dewan.
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  pada pasal.79 huruf (a) Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon yang meminta hibah tanah seluas 3.000 m2 yang terletak di gampong alue mudem kecamatan lhoksukon sesuai dengan surat bupati aceh utara Nomor 028/848/2012 tanggal 18 januari 2012 perihal persetujuan pelepasan hak dalam bentuk ( hibah)
Pemancar LPP RRI digampong pulo kecamatan syamtalira Aron tanah seluas 11.907 m2 dengan surat Nomor 028/6995/2011 perihal mohon persetujuan pengalihan hak atas tanah dalam bentuk hibah.
Penyampaian pendapat dari gabungan komisi,A,B,C,D, dan E DPRK Aceh Utara didalam sidang Paripurna tanggal 19 oktober 2012, Ketua, Abdul Mutalib, Sekretaris, Ridwan Yunus,SH dan pelapor,Tgk.Munir Syamsuddin.( jm)

Short URL: http://jurnalpatrolinews.com/?p=30054

Posted by on Oct 20 2012. Filed under Nasional, Politik. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Iklan

Recently Commented

  • Yunita: Sungguh menarik kisah keraton Cirebon yang tidak banyak diketahui orang dan mungkin orang Cirebon sendiri....
  • Media Satu: MAju terus partai Golkar maju terus banagsa Indonesia bersama Aburizal Bakrie
  • Antoni: Ya, KPR BTN selalu menjadi primadona bagi masyarakat menengah kebawah untuk memiliki rumah sendir, tetapi...
  • Dika: jika ada dikotomi seperti itu, justru akan memperuncing perbedaan sebagai masalah bukannya perbedaan menjadi...
  • Let.Kol Pratomo Adiatmodjo: HATI HATI DENGAN PENIPU http://www.kutaikartanegara.co m/forum/viewtopic.php?p=260...
  • harga daihatsu xenia 2014: Jangan berhenti untuk terus berkarya, semoga kesuksesan senantiasa menyertai kita semua....
  • fitrah: bangga jadi orang bonerate, i miss u kampung halamanq.. heheh
  • bagus meong: yang benar????? jgn munafik deh bro. kau sendiri apa??? jgn suka komen org lain. bercermin saja dulu ya...