|

Permenakertrans 19/2012, Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja Wajib Menyesuaikan

Jakarta JP – Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) No 19 tahun 2012┬átentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain atau yang lebih dikenal sebagai Permenakertrans outsourcing.

“Pelaksanaan pemborongan pekerjaan harus dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama baik manajemen maupun kegiatan pelaksanaan pekerjaan. Perusahaan pemberi pekerjaan melaporkan jenis kegiatan yang akan diborongkan kepada instansi di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota,” kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dalam acara sosialisasi permenakertrans tersebut di Jakarta, Selasa.

Dalam pengaturan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penyediaan jasa pekerja/buruh, atau sering disebut alih daya (outsourcing), Muhaimin menegaskan hanya ada lima jenis pekerjaan yaitu usaha pelayanan kebersihan, penyediaan makanan bagi pekerja, tenaga pengaman jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan serta penyediaan angkutan bagi pekerja/buruh .

“Izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dibuat oleh dinas yang membidangi ketenagakerjaan provinsi dan berlaku di seluruh kabupaten/kota dalam satu provinsi serta berlaku selama tiga tahun. Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh harus berbentuk badan hukum perseroan terbatas,” papar Muhaimin.

Permenakertrans tersebut telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Menakertrans Muhaimin Iskandar pada 14 November 2012 dan disyahkan oleh Kemeneterian Hukum dan HAM pada tanggal 19 November 2012 dan resmi berlaku sejak diundangkan.

“Salah satu pertimbangan diterbitkannya Permenakertrans ini adalah untuk menciptakan iklim hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan dalam pelaksanaan pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa pekerja/buruh,” kata Muhaimin.

Permenakertrans terdiri dari enam bab yang dimulai dengan ketentuan umum, pemborongan pekerjaan, penyediaan jasa pekerja/buruh, pengawasan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

“Dalam Pemenakertrans ini ditegaskan perusahaan pemborong pekerjaan maupun perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh harus berbadan hukum. Untuk perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh harus berbentuk perseroan terbatas (PT),” kata Muhaimin.

Muhaimin mengatakan dalam pelaksanaan hubungan kerja perusahaan harus menjamin adanya jaminan kelangsungan bekerja dan jaminan terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh (hak cuti, THR, ganti rugi, hak istirahat) serta jaminan perhitungan masa kerja untuk penetapan upah.

Lebih lanjut Muhaimin mengatakan pengawasan pelaksanaan peraturan ini dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan yang juga melibatkan unsur pemerintah, serikat pekerja/buruh dan asosiasi pengusaha.

Dengan terbitnya permenakertrans itu, perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja diberi masa transisi dan wajib menyesuaikan dalam 12 bulan.

Short URL: http://jurnalpatrolinews.com/?p=31863

Posted by on Nov 21 2012. Filed under HEADLINE, Hukum, Nasional. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

1 Comment for “Permenakertrans 19/2012, Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja Wajib Menyesuaikan”

  1. Hi my loved one! I wish to say that this article is amazing, nice written and include almost all significant infos. I would like to peer more posts like this .

Leave a Reply

Iklan

Recently Commented

  • Lembaga Study Kebijakan Publik (eLSKaP): Wah ! Rupa2nya nelayan di kawasan perbatasan dipersenjatai.
  • Cara mengatasi ketombe: Salam Kenal dari kami, senang bisa mengunjungi situs anda
  • Sunaryo: Setelah Sekian Lama Saya Mengenal Dunia Permainan Togel.Baru Kali ini Saya Brhasil Tembus Empat Angka...
  • Aini: Mahal sangat harga tiket asingnya!. Pernah melawat banyak negara di dunia tapi tak seperti cara Indonesia...
  • Cara mengatasi ketombe: Makasih banyak atas informasi yang diberikan. Sukses terus yah.
  • wandi juda ranggi: Salaam Pak/Mbak, Apa bisa nolong saya untuk mendapakan email address kantor klenteng Sam poo Kong...
  • Rumah kayu: Sudah seharusnya TNI bersikap profesional seperti kata Jenderal TNI Dr. Moeldoko. Jangan terpengaruh...
  • Rumah kayu: Yaa memang kalau bisa sebaiknya dilelang saja supaya yang menjabat itu benar-benar orang yang profesional...