|

APDESI Desak Pemerintah Agar Kepala Desa Cuti Sementara Saat Caleg

DSC_0127Surabaya JP - Perlawanan terus diberikan atas kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan Peraturan No 7/2013 dan perbahannya tentang tata cara pencalonan anggota legislatif di DPR dan DPRD.

Nizar Zahro, Ketua DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Provinsi Jatim menyebut peraturan KPU No 7/2013 dan perubahannya itu tidak taat asas hukum, sebab tidak ada aturan yang mengatur di atasnya.

“Kita siap menggugat dan mengajukan judicial review atas peraturan KPU itu,” tegas Nizar

Menurut Nizar, seharusnya KPU mellihat ketentuan diatas peraturan KPU sesuai asas hukum yang berlaku di negeri ini. Pihaknya mencontohkan soal kewajiban kepala desa untuk mundur bila maju jadi caleg. Dikatakan, dalam undang-undang tidak disebutkan seorang kepala desa yang maju caleg harus mengundurkan diri.

“Menurut saya non-aktif saja dulu. Kalau tidak terpilih dalam pileg, kades bisa kembali memipin masyarakat desanya. Jadi tidak perlu mundur,” tutur mantan kepala desa yang akan maju sebagai calon legislatif (caleg) DPR RI dari Partai Gerindra.

Menurutnya, semakin banyak jumlah kepala desa anggota Apdesi yang akan maju dalam pileg 2014. Karena itu, Nizar meminta P-KPU itu bisa direvisi. Namun demikian, meski dirinya menilai ada pencederaan terhadap undang-undang diatasnya, pihaknya mengatakan jika Apdesi akan taat asas dengan ketentuan pileg 2014 kalau memang telah menjadi aturan. Adanya aturan KPU tersebut, Nizar mengatakan kemungkinan banyak Kades yang memilih mundur agar bisa maju sebagai caleg.

“Kami akan tetap menyerahkan pada ketentuan KPU. Meski, saat ini Apdesi mengharapkan peraturan KPU tersebut ditinjau kembali oleh Komisi Hukum DPR RI,” ucapnya.

Sementara itu Sekretaris Jenderal DPP Apdesi, Ipin Arifin, S.Sos., MM, mengungkapkan “kami sudah melakukan prosedural dengan mengirim surat kepada KPU dengan tembusan ke Mahkamah Konstitusi terkait pencalonan kepala desa, kami berharap ada jawaban yang memuaskan dari pihak pemerintah” ujarnya. (ips/lily/edu)

Short URL: http://jurnalpatrolinews.com/?p=40511

Posted by on Apr 14 2013. Filed under HEADLINE, Hukum, Metro, Nasional. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Iklan

Recently Commented

  • Lembaga Study Kebijakan Publik (eLSKaP): Wah ! Rupa2nya nelayan di kawasan perbatasan dipersenjatai.
  • Cara mengatasi ketombe: Salam Kenal dari kami, senang bisa mengunjungi situs anda
  • Sunaryo: Setelah Sekian Lama Saya Mengenal Dunia Permainan Togel.Baru Kali ini Saya Brhasil Tembus Empat Angka...
  • Aini: Mahal sangat harga tiket asingnya!. Pernah melawat banyak negara di dunia tapi tak seperti cara Indonesia...
  • Cara mengatasi ketombe: Makasih banyak atas informasi yang diberikan. Sukses terus yah.
  • wandi juda ranggi: Salaam Pak/Mbak, Apa bisa nolong saya untuk mendapakan email address kantor klenteng Sam poo Kong...
  • Rumah kayu: Sudah seharusnya TNI bersikap profesional seperti kata Jenderal TNI Dr. Moeldoko. Jangan terpengaruh...
  • Rumah kayu: Yaa memang kalau bisa sebaiknya dilelang saja supaya yang menjabat itu benar-benar orang yang profesional...