Ketum Garda Tipikor Indonesia, BAKAMLA Harus Jadi ‘KPK’ di Laut

dessy mamahitJurnalpatrolinews – Jakarta – Badan Keamanan Laut (Bakamla) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berada dibawah Presiden, yang memiliki tugas utama yakni melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Bagaimana jika ada tindakan pidana? Siapa pihak yang berwenang untuk mengadili?

Menurut Kertua Umum Garda Tipikor Indonesia, Panca Dwikora, penegakan hukum laut memerlukan penanganan serius, mengingat hukum yang berlaku di laut berbeda dengan hukum yang berlaku di darat. Untuk itu, Badan Keamanan Laut (Bakamla) diharapkan bisa menuntaskan setiap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi  di laut. Hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam mengamankan, menjaga keamanan dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia.

Panca Dwikora juga menilai pentingnya aturan tentang prosedur penegakan hukum dan kewenangan melakukan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran. “Kami harapkan juga Bakamla memiliki fungsi yang tidak kalah pentingnya seperti KPK. Bakamla harus mampu menindak tegas semua pelanggaran-pelanggaran di laut dan mempunyai kewenangan menyidik hingga P-21 ke pengadilan. untuk itulah, Bakamlah harus jadi KPK di laut,” kata Panca Dwikora disela-sela perbincangannya, di kantor Garda Tipikor Indonesia, Cibubur, Minggu (31/1/2016).

Dalam siaran pers dari Humas Bakamla, penguatan kewenangan Bakamla seperti halnya KPK diarahkan dalam menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Laut. “Kita ingin Bakamla tegas dan mampu menuntaskan semua kasus-kasus pelanggaran hingga ke pengadilan,” tuturnya.

Kepala Bakamla, Laksamana Madya Maritim Desi Albert Mamahit, menilai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut, masih belum mampu mengakomodir tugas, fungsi, dan wewenang Bakamla dalam mengamankan, menjaga mengawasi, dan penegakan hukum di perairan di wilayah yurisdiksi Indonesia.

“Struktur organisasi yang ada saat ini sulit untuk menjaga mengawasi, dan penegakan hukum di perairan di wilayah Indonesia,” terang Mamahit.

Hal itu mengingat pada Perpres Nomor 178 Tahun 2014 tersebut terdiri dari 3 kedeputian dan satu sekretariat yang belum mampu menjangkau tugas, fungsi, dan wewenang yang diemban Bakamla, sehingga sangat perlu dan mendesak untuk ditingkatkan struktur organisasinya agar mampu menjangkau tugas, fungsi, dan wewenang yang diemban (sesuai petunjuk Presiden Rl Joko Widodo pada saat Rapat Terbatas pada 21 September 2015).

“Saat ini peningkatan struktur organisasi (restrukturisasi) Bakamla sudah berproses di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB),” tukasnya.

Mengenai anggaran, Mamahit menjelaskan bahwa mulai tahun anggaran 2016 ini anggaran Bakamla sudah terpisah dengan Kemenko Polhukam, hanya saja koordinasi dengan Kemenko Polhukam masih tetap intensif dilaksanakan.

“Hal ini guna mencegah overlaping dengan kementerian/Iembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di laut, juga di bawah koordinasi Kemenko Polhukam yang berakibat in-efisiensi dan in-efektif dalam mengamankan, menjaga, mengawasi, dan penegakan hukum di perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia,” pungkasnya.

Mamahit berharap dukungan dari Komisi l DPR RI dalam usulan APBN-P tahun 2016 untuk pengadaan Alat Utama Sistem Keamanan Laut (Alutsiskamla) dalam mengamankan, menjaga, mengawasi, dan penegakan hukum di perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia. (EK)

LEAVE A REPLY