Pemerintah Buleleng Lakukan Rasionalisasi Hambat Program FPK Buleleng

Rapat Evaluasi Kinerja FPK
Rapat Evaluasi Kinerja FPK

JurnalPatroliNews Buleleng —  Kepala Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Ideologi dan Wawasan Kebangsaan (Wasbang) Badan Kesbangpol Kabupaten Buleleng Ketut Swastika menyampaikan permintaan maaf, karena adanya rasionalisasi anggaran DPA menyebabkan, ada program kerja dari Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Buleleng tidak bias dilaksanakan.

”Kami berharap adanya kebijakan pemerintah, terkait rasionalisasi DPA itu tidak menyurutkan semangat FPK dalam meningkatkan kinerja organisasi yang memang dibentuk oleh pemerintah ini. Terkait program kerja yang sudah diagendakan diharapkan pada tahun anggaran 2017 mendatang bias direalisasikan,” kata Swastika ditengah berlangsungnya rapat evaluasi kinerja FPK Buleleng di Singaraja, Jumat (09/09).

Sebagai pejabat baru sebagai Kepala Bidang Nilai-Nilai Ideologi dan Wasbang pada Badan Kesbangpol Kabupaten Buleleng, Ketut Swastika menyadari pentingnya FPK dalam mensosialisasikan tugas-tugas pemerintah ditengah-tengah masyarakat, menyangkut wawasan kebangsaan.

Terlebih lagi, lanjut Swastika mengakui, di kalangan karyawan Badan Kesbangpol Buleleng sendiri perlu mendapat pencerahan masalah wawasan kebangsaan ditengah kebablasan generasi muda.

Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Buleleng Ida Bagus Lilik Sudirga mengatakan, ada beberapa program kerja yang belum bias diwujudkan karena terbentur dana operasional, di antaranya pembentukan FPK di tingkat Kecamatan, setelah sosialisasi yang digencarkan di semua kecamatan di Kabupaten Buleleng.

”Karena FPK ini dibentuk melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Buleleng sesuai Permendagri, sesungguhnya tidak ada hambatan dalam melaksanakan program kerja. Sebab, segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas FPK dibebankan kepada APBD Buleleng,” tegas IB.Lilik Sudirga mengingatkan.

FPK Kabupaten Buleleng, lanjut sepuh Dewan Guru PB Lemkari ini, selain sudah melakukan sosialisasi wawasan kebangsaan ke setiap kecamatan, juga ke berbagai sekolah memenuhi permintaan sekolah bersangkutan.

Bahkan, FPK dalam mengedepankan kebersamaan saat melaksanakan tugas, terpaksa harus urunan, sehingga memiliki baju seragam. Selaku Ketua FPK Buleleng, Ida Bagus Lilik Sudirga menyayangkan, ada di antara anggota aktif berperan, ternyata tidak muncul dalam penerbitan SK Bupati Buleleng itu. (JP– TiR)

LEAVE A REPLY