KPK Minta Gubernur dan Para Bupati Serta Wali Kota Mengawasi Dana Desa dan Pendidikan Sekitar Rp800 Miliar

KPK Minta Gubernur dan Para Bupati Serta Wali Kota Mengawasi Dana Desa dan Pendidikan Sekitar Rp800 MiliarJakarta-JP : Kamis 13 April 2017 Wakil Ketua Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan meminta gubernur dan para bupati serta wali kota mengawasi secara ketat penggunaan dana desa (DD) dan anggaran pendidikan. Dana itu tak boleh jadi bahan bancakan.

“Pemerintah daerah harus megawasi ketat penggunaan dana desa dan anggaran pendidikan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak inginkan,” kata Basaria di sela peluncuran sistem pelayanan onlinePemprov Sulteng di Gedung Pogombo, Setdaprov Sulteng, Kamis 13 April 2017.

Menurut dia, kucuran anggaran dana desa dan sektor pendidikan sangat besar sehingga patut diawasi keberlangsungannya. Dengan begitu, penggunaannya tepat sasaran.

Dia menjelaskan, pemerintah menyuplai anggaran untuk kepentingan pembangunan desa sekitar Rp800 miliar per tahun. Nilai tersebut cukup besar untuk pengembangan suatu wilayah.

“Tolong dana desa ini dikawal dengan baik, sebagai salah satu program nawacita Presiden Joko Widodo, yakni membangun dari timur Indonesia,” jelas dia.

Sektor pendidikan, papar Basaria, mendapat atensi khusus yang mejadi salah satu program prioritas KPK.

“Anggaran yang paling banyak dikucurkan pemerintah saat ini adalah di bidang pendidikan. Dan yang paling banyak pejabat ditangkap aparat kepolisian, kejaksaan maupun KPK dewasa ini adalah dari Dinas Pendidikan, selain juga di Dinas Pekerjaan Umum,” ungkapnya.

Olehnya, kata Basaria, Tim Koorsup yang sudah ditempatkan di daerah.

LEAVE A REPLY