KPK “Enggan Buka BAP Miryam di Komisi III akan Hambat Kasus e-KTP”

KPK: Buka BAP Miryam di Komisi III akan Hambat Kasus e-KTPJakarta-JP : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) enggan membuka Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Miryam S Haryani dihadapan Komisi III DPR. Sebab jika hal itu dilakukan akan beresiko terhadap proses penanganan kasus.

Demikian disampaikan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. Selain beresiko, jika hal itu dilakukan juga akan menghambat proses pengusutan kasus.

Sebab, kesaksian Miryam pada proses penyidikan itu masih berkaitan dengan kasus memberikan keterangan palsu, perkara terdakwa e-KTP Irman dan Sugiharto serta Andi Agustinus alias Andi Narogong.

“(Jika) dalam rangkaian proses persidangan ini dibuka, maka ada risiko buat bias proses hukum dan bukan tidak mungkin dapat menghambat penanganan kasus, baik untuk MSH atau e-KTP sendiri,” tegas Febri, Jumat (21/4/2017).

Komisi III ingin menggunakan hak angket agar lembaga antirasuah itu mau membeberkan kesaksian Miryam saat proses penyidikan kasus e-KTP.

Mereka berdalih permintaan membuka isi BAP Miryam itu sebagai bentuk pengawasan anggota dewan.

Ditegaskan Febri, pihaknya menghargai kewenangan DPR dalam hal pengawasan itu. Namun, sambung Febri, kewenangan itu masuk terlalu jauh dan mempengaruhi proses hukum yang tengah berjalan.

“Kami hormati kewenangan pengawasan DPR, namun jangan sampai kewenangan tersebut masuk jauh dan rentan mempengaruhi proses hukum yang sedang berjalan.

Kewenangan DPR untuk pengawasan diharapkan tidak masuk dalam persoalan teknis terkait penegakan hukum,” tutur Febri.

Usulan pengajuan hak angket muncul ketika Komisi III menggelar rapat dengar pendapat dengan KPK. Rapat yang digelar sejak Selasa malam (18/4/2017) berlangsung alot dan baru berakhir Rabu dini hari (19/4/2017).

Usulan hak angket mencuat setelah mayoritas fraksi di Komisi III mempertanyakan KPK soal pengakuan Miryam di persidangan e-KTP. Sebab, Miryam dalam persidangan disebut mendapat tekanan dari sejumlah anggota Komisi III DPR.

LEAVE A REPLY