Dianggap Mematikan Usaha Kecil, Dewan Buleleng Sorot Toko Modern

IMG-56564Jurnalpatrolinews – Buleleng, Keberadaan toko modern yang marak di Kabupaten Buleleng, menimbulkan kontra di masyarakat kalangan pedagang kecil. Bahkan, maraknya toko modern dinilai telah mematikan para pedagang kecil khususnya pedagang di pasar tradisional.
 
Bahkan disinyalir, sebagian besar toko modern yang ada, belum mengantongi izin. Sebagai bukti, dari ratusan toko modern yang ada di Buleleng, hanya 43 toko yang tercatat telah mengantongi izin.
 
Kondisi inipun mulai mendapatkan sorotan dari DPRD Kabupaten Buleleng. Adalah Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Buleleng, Made Adi Purnawijaya yang secara khusus meminta pihak eksekutif hendaknya peka terhadap kondisi maraknya keberadaan toko modern. Sebab, sesuai aturan, keberadaan toko modern dari lokasi pasar tradisional minimal 500 meter. Namun faktanya, justru banyak toko modern melanggar aturan tersebut.
 
Selaku salah seorang Pimpinan DPRD Buleleng dari Partai Demokrat ini mengatakan, pihaknya  bukannya menolak atau fanatik dengan keberadaan toko modern. Hanya saja, vokalis Fraksi Partai Demokrat ini menekankan kepada Pemkab Buleleng supaya tegas dengan izin-izin dari toko modern tersebut.
 
“Kami hanya menginginkan, hendaknya keberadaan toko modern harus dibarengi dengan menghidupkan pasar tradisional, karena dengan ini akan ada banyak peluang kerja bagi masyarakat sebagai pedagang kecil,” ujar Adi Purnawijaya, di Singaraja, beberapa hari lalu.
 
Selaku wakil rakyat di meja Pimpinan Dewan yang acapkali langsung turun ke lapangan, Adi Purnawijaya mengkhawatirkan, dengan makin banyaknya toko modern, maka akan mempersempit ruang gerak masyarakat melakukan usaha kecil sebagai pedagang di pasar tradisional.
 
Meskipun sesungguhnya pedagang kecil tersebut, ia menilai akan mampu bersaing dengan toko modern, namun hal itu akan terbantahkan dengan gaya hidup masyarakat yang lebih cenderung berbelanja di toko modern ketimbang di pasar tradisional.
 
”Jadi ini akan berdampak pada ekonomi masyarakat yang tidak jalan. Semua pedagang kecil tidak akan jalan. Sebagai dampak soasialnya, banyak pedagang kecil berhenti, akhirnya mengganggur. Ini yang harus diperhatikan oleh  Pemerintah,” kata Adi Purnawijaya berharap.
 
Politisi Partai Demokrat asal Desa Alasangker, Buleleng ini menyayangkan sikap Pemkab Buleleng yang mudah mengeluarkan izin bagi pengusaha toko modern tanpa mempertimbangkan beberapa aspek. Terbukti, sebut Adi, banyak toko modern yang telah berdiri sebagian belum mengantongi izin.
 
”Dengan kondisi seperti ini, pemerintah melalui Tim Yustisi yang ada harus ditindak tegas. Saya harapkan, Pemerintah bisa mengambil sikap tegas untuk menekan keberadaan toko modern, dan memberikan peluang lebih bagi pelaku usaha kecil,” tegasnya.
 
Di tempat terpisah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMP2TSP) Kabupaten Buleleng, Putu Karuna tidak memungkiri masih banyak took modern mengajukan permohonan izin. Karena, dari ratusan took modern, hanya sebagian kecil di Buleleng yang sudah mengantongi izin. Kondisi itu diakui, akan dapat menghambat targetnya di tahun 2017 untuk mengeluarkan izin.
 
”Ada aturan pembatasan antara toko modern itu 200 meter dan antara jarak pasar tradisional itu 500 meter. Tapi, fakta di lapangan kan beda, ya inilah permasalahan yang kami hadapi, satu sisi daerah menekan toko modern, pusat justru mendorong,” ujarnya.
 
Putu Karuna mengaku sudah sering melakukan koordinasi dengan Satpol PP Kabupaten Buleleng untuk melakukan pengawasan dan teguran terhadap toko modern yang tidak mengantongi izin. Made Tirthayasa.—
 

LEAVE A REPLY