Polisi Tagih Tunggakan PKB yang belum dibayarkan para pemilik kendaraan bermotor di Jakarta

Polisi Tagih Tunggakan PKB yang belum dibayarkan para pemilik kendaraan bermotor di JakartaJakarta–JP : Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama dengan tiga instansi lainnya, Ditlantas Polda Metro Jaya, Bank DKI, dan PT Jasa Raharja melakukan penandatangan perjanjian kerja sama (PKS) di Jakarta, Jumat (11/8).

Kerja sama itu tentang optimalisasi pendapatan daerah dan pendapatan pusat melalui pemeriksaan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dan pengesahaannya.

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI, Edi Sumantri mengatakan, penandatangan tersebut membantu Pemprov DKI menagih tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) yang belum dibayarkan para pemilik kendaraan bermotor di Jakarta.

“Saya menandatangani PKS ini bersama dengan Dirlantas Polda Metro Jaya untuk melakukan razia atau operasi bersama kendaraan bermotor terkait kewajiban pengesahan STNK, TNKB yang di dalamnya terkait pembayaran PKB,” kata Edi.

Setelah PKS ditandatangani, maka langsung dilanjutkan dengan dilakukan razia kendaraan bermotor pada pukul 13.00 WIB di lima titik. Dalam razia tersebut, pihaknya akan memberikan kemudahan bagi pemilik kendaraan yang belum membayar PKB, pihaknya bekerja sama dengan Bank DKI untuk menyediakan satu unit mobile branch.

“Jadi bagi pemilik kendaraan yang bawa uang saat itu, bisa langsung membayar, karena langsung kita sediakan Bank DKI untuk menyetor pajaknya. Kalau tidak, ya nanti bayar tilang,” ujarnya.

Diungkapkan, sejak 19 Juli hingga 31 Agustus mendatang, pihaknya telah memberikan keringanan berupa penghapusan sanksi bunga terhadap PKB.

Khusus untuk PKB, tunggakan PKB sebesar Rp 79 miliar. Pada 2017, sudah dibayarkan para pemilik kendaraan sebesar Rp 6,4 miliar. Berarti masih ada tunggakan PKB sebesar Rp 72,6 miliar harus dilunasi para penunggak PKB.

Bagi masyarakat yang datang membayar tunggakan PKB, maka sanksi bunga akan dihapus. Namun, bagi masyarakat yang tertangkap razia dan belum melunasi tunggakan PKB, maka aparat kepolisian akan mengenakan sanksi bunga PKB dan sanksi denda tilang.

“Razia ini akan dilakukan terus-menerus. Bahkan direncanakan razia kendaraan bermotor yang menunggak pajak akan dilakukan hingga tingkat polsek. Jadi mereka dicegat sampai tingkat kecamatan,” terangnya.

Tidak hanya itu, lanjutnya, bagi pemilik kendaraan bermotor yang tidak membayar PKB selama tiga tahun berturut-turut dan terkena razia, maka kendaraannya langsung dikandangkan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) DKI.

“Kendaraannya akan ditahan atau dikandangkan. Nanti ditaruh di tempat penyimpanan kendaraan bermotor milik Dishub DKI. Nanti kendaraan yang dikandangkan ini dikenakan retribusi penyimpanan kendaraan sebesar Rp 500.000 per malam. Ini di luar pajak dan sanksi denda. Berlaku untuk motor maupun mobil,” tegasnya.

Edi menerangkan, saat razia dilakukan, aparat kepolisian lalu lintas sudah mempunyai data kendaraan bermotor yang menunggak PKB. Dirlantas Polda Metro Jaya telah meluncurkan aplikasi dan website untuk mengecek data dan nilai pajak kendaraan bermotor.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra mengatakan, aplikasi tersebut mempermudah masyarakat untuk mengetahui nilai pajak kendaraan bermotor yang harus dibayarkan.

“Ini hanya memudahkan masyarakat untuk mengetahui nilai pajak yang harus diselesaikannya,” kata Halim.

Berdasarkan data dari BPRD DKI dan Ditlantas Polda Metro Jaya, ada sebanyak 6.679.755 unit kendaraan yang belum daftar ulang. Dengan nilai potensi penerimaan dari pokok pajak sebesar Rp 1,88 triliun.

LEAVE A REPLY