Akibat Harga Anjlok, Banyak Pembudidaya Kerapu di Situbondo Mengalami Bangkrut.

kerapu (1)JPNews – Situbondo, Dampak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, tentang pembatasan masuknya kapal Hong Kong ke Indonesia, dikeluhkan Pembudidaya jaring apung Ikan kerapu di kabupaten Situbondo Jawa timur, yang berdampak pada harga komoditas kerapu menjadi Anjloknya atau turun.

” Ada sekitar 60 pelaku usaha pembudi daya Keramba Jaring Apung Kerapu, di Dusun Gundil Klatakan saat ini hampir semuanya sudah bangkrut, termasuk saya,” kata Yoyok Hermanto (45) , kelompok pembudidaya kerapu keramba jaring apung, Kabupaten Situbondo, Senin (11/9)

Ada beberapa faktor yang membuat Pembudi daya Keramba jaring apung banyak mengalami kebangkrutan.

” Biaya perawatan pembudidaya ikan kerapu cukup tinggi mulai pembibitan hingga panen, di tambah lagi dengan kebijakan baru peraturan pembatasan masuknya kapal Hong Kong yang biasa membeli ikan kerapu pada pembudidaya di Situbondo,” terangnya.

Di tambahkan Yoyok , Harga ikan kerapu mulai turun, Sejak akhir Januari 2017 dari harga sebelumnya Rp 150.000,- perkilogram, cukup menambah semangat pembudidaya keramba jaring apung, namun sejak ada pembatasan masuknya kapal dari Hong Kong turun menjadi Rp80.000 hingga Rp100.000 per kilogram.

“Anjloknya harga kerapu, karena pembudi daya sudah tidak bisa lagi menjual kerapu ke Hong Kong, Yah . karena itu kapalnya tidak bisa masuk ke Indonesia,” keluhnya.

Sambung Yoyok, seharusnya Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan mendukung budi daya kerapu, bukan dengan kebijakan yang justru dapat merugikan pembudidaya kerapu.

“Kalau kebijakan KKP melarang penangkapan ikan menggunakan alat tangkap pukat harimau hal itu sangat wajar, memang dapat merusak terumbu karang. Sedangkan budi daya kerapu seharusnya didukung oleh pemerintah,” ucapnya.

Di ketahu sebelumnya, Bupati Situbondo Dadang Wigiarto mengatakan telah berkirim surat kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan lewat Gubernur Jawa Timur. Yang tujuannya tata niaga ikan kerapu ditinjau ulang serta harapannya dapat memudahkan kapal dari luar diberi kemudahan masuk ke Indonesia.

“Kami berkirim surat meminta bantuan dan dukungan Gubernur Jatim, karena Gubernur yang mempunyai otoritas kewenangan peralihan dari kabupaten ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang kelautan,” katanya.

LEAVE A REPLY