Menhan, Boleh Tempati Rumah Dinas Asal…..

menhan-pembekalan-bela-negara-di-umj-11Jakarta – JP: Cara persuasif akan digunakan kementerian pertahanan dalam menyelesaikan sengketa aset tanah yang dimiliki TNI/Kemhan dengan masyarakat. Cara ini diharapkan bisa menekan potensi konflik dan kekerasan yang dapat terjadi dengan pihak yang bersengketa.

“Kita akan selesaikan masalah sengketa antara TNI dan masyarakat ini dengan cara baik-baik. Jadi kalau misalnya yang punya rakyat, ya akan diberikan. Kalau misalnya punya TNI, ya dipertahankan,” kata Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu usai usai menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sertifikasi aset dan penanganan masalah tanah Kemhan/TNI dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Jum’at (3/11).

Sementara terkait aset Kementerian Pertahanan dan TNI, seperti perumahan yang ditempati oleh purnawirawan, Menhan mempersilahkan untuk menempati tapi dengan syarat.

“Jadi kalau ada purnawirawan itu tidak punya apa-apa, sudah tua hanya tinggal berdua dengan istrinya, masa diusir. Tunggu dulu. Tapi kalau purnawirawan banyak uangnya kemudian punya tanah lain silakan pindah. Jangan nanti punya aset TNI juga. tidak bagus,” jelasnya.

Terpisah Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil mengatakan, pihaknya akan memetakan luas tanah yang masih menjadi sengketa antara militer dan masyarakat sipil.

“Kita akan selesaikan sesuai prosedur hukum yang berlaku,” katanya.

Kementerian ATR/BPN akan mengeluarkan sertifikat berupa hak pengelolaan atau HPL kepada pihak Kementerian Pertahanan dan TNI, setelah sengketa selesai.

Perjanjian kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kemhan dan Kemen ATR/BPN Nomor: MoU/a/lll/2017 yang ditandatangani pada tanggai 31 Maret 2017 oleh Menhan RI dan Menteri ATR/BPN.

Perjanjian kerja sama tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemhan Marsdya TNI Hadiyan Sumintaatmadja bersama Sekjen Kemen ATR/BPN M Noor Marzuki dan melalui PKS ini diharapkan mempercepat proses pensertifikatan dan penanganan permasalahan tanah aset Kemhan/TNI di seluruh wilayah Indonesia secara berkala setiap tahun sesuai dengan pembiayaan yang tersedia berdasarkan peraturan perundang-undangan. (red)

LEAVE A REPLY