Surat Sekjen DPR: KPK Harus Izin Presiden Panggil Novanto

ketua-umum-partai-golongan-karya-setya-novanto-_170517191105-688JurnalPatroliNews Jakarta – Setya Novanto meminta KPK izin ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) bila ingin memanggilnya. Namun, menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), permintaan izin itu tidak perlu.
“Kalau KPK tidak butuh (izin ke presiden). Kalau polisi memang membutuhkan izin, tapi kalau KPK ada UU tersendiri kan tipikor (tindak pidana korupsi) itu. Tentu tidak perlu izin presiden daripada itu,” kata JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (7/11/2017).
“Nah ini penting juga untuk diketahui seperti itu bahwa sebelumnya juga Novanto sudah dipanggil dan diperiksa,” sambung JK.
JK pun meminta Novanto mematuhi panggilan KPK. Apalagi, menurut JK, Novanto merupakan Ketua DPR, institusi yang membuat UU, sehingga harus mematuhinya.
“Kita kembalikan saja prinsip pokoknya bahwa semua orang, apalagi Ketua DPR, harus taat hukum,” ucap JK.
“Apa pun, sebagai negarawan, sebagai pimpinan DPR, harus taat kepada hukum yang dibuat oleh DPR sendiri,” JK menegaskan.
Pada Senin (6/11), KPK menerima surat mengatasnamakan Kesetjenan dan Badan Keahlian DPR. Surat yang intinya menyatakan KPK harus mengantongi izin Presiden sebelum memanggil Novanto ini ditandatangani pelaksana tugas (Plt) Sekjen DPR Damayanti, bukan oleh Novanto sendiri.
Terdapat 5 poin isi surat yang disampaikan, antara lain:
1. Surat dari KPK telah diterima Setya Novanto pada tanggal 1 November 2017. Untuk didengar keterangan sebagai saksi dalam penyidikan kasus e-KTP dengan tersangka ASS (Anang Sugiana Sudihardjo) bersama-sama dengan sejumlah pihak;
2. Dalam surat dicantumkan nama Setya Novanto, pekerjaan Ketua DPR RI, alamat, dll.
3. Diuraikan ketentuan di Pasal 245 ayat (1) UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang mengatur:
Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan.
Kemudian diuraikan Amar Putusan MK No 76/PUU-XII/2014 tanggal 22 September 2015 (Poin 1 dan 2 (2.1, 2.2, dan 2.3)).
Ditegaskan juga berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut maka wajib hukumnya setiap penyidik yang akan memanggil anggota DPR RI harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden terlebih dahulu sebelum melakukan pemanggilan terhadap anggota DPR yang bersangkutan.
4. Oleh karena dalam surat panggilan KPK ternyata belum disertakan Surat Persetujuan dari Presiden RI, maka dengan tidak mengurangi ketentuan hukum yang ada, pemanggilan terhadap Setya Novanto dalam jabatan sebagai Ketua DPR RI dapat dipenuhi syarat persetujuan tertulis dari Presiden RI terlebih dahulu sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku termasuk Penyidik KPK.
5. Berdasarkan alasan hukum di atas, maka pemanggilan terhadap Setya Novanto sebagai saksi tidak dapat dipenuhi.
Sementara itu, mengenai aturan pemanggilan ini memang ada dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Sebelumnya, dalam Pasal 245 ayat 1 UU MD3, pemeriksaan terhadap anggota Dewan seizin MKD, tetapi MK mengubahnya menjadi seizin presiden. Berikut ini bunyinya:
Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden.
Namun Pasal 245 ayat 3 belum diubah oleh MK. Pasal tersebut berbunyi:
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku apabila anggota DPR
a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
c. disangka melakukan tindak pidana khusus.
(luk)

LEAVE A REPLY