BPN Banjarbaru, Falislitasi Mediasi Kasus Sengketa Tanah Masyarakat Dengan PT Banjar Gawi Makmur

Foto bersama Kepala BPN Banjarbaru dengan Tim YLBH GTI dan Tim JLC Associate & Lawfirm Jakarta setelah acara rapat mediasi
Foto bersama Kepala BPN Banjarbaru dengan Tim YLBH GTI dan Tim JLC Assosiates & Lawfirm Jakarta setelah acara rapat mediasi

Jurnalpatrolinews – Banjar Baru : Ketua DPD Garda Tipikor Indonesia (GTI) Provinsi Kalimantan Selatan, pantau kegiatan Mediasi Kasus sengketa lahan tanah milik masyarakat dengan PT Banjar Gawi Makmur (BGM) sebagai pengelola Kawasan Lingkungan Industri Kecil (LIK) dilokasi Ex transmigrasi swakarsa, di jalan Trikora Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, “Sudah sejak lama kasus ini belum dapat titik terang, pasalnya dari masing masing para pihak mengklaim mempunyai Tanda bukti alas hak kepemilikan lahan,”. Kata Rijali Ketua GTI DPD Kal-sel, di dampingi langsung oleh Tim YLBH GTI Pusat.

Kuasa hukum ahli waris Alm H Subarjo dari YLBH GTI dan JLC & Assosiates Lawfirm Jakarta
Kuasa hukum ahli waris Alm H Subarjo dari YLBH GTI dan JLC & Assosiates Lawfirm Jakarta

Dikatakan Rijali, Kehadiran DPD GTI Kalsel beserta Tim YLBH Pusat untuk saling berkoordinasi memantau dan investigasi, apabila ada kebijakan kebijakan keputusan Bersama 2 gubernur Nomer 230 tahun 1993/ 03A tahun 1993 atau penyalahgunaan ahli fungsi RTRW terhadap kawasan LIK. ‘Ini akan kami teliti lebih mendalam’. “Termasuk didalamnya penyalahgunaan wewenang jabatan terhadap oknum- oknum birokrasi pembuat kebijakan melanggar hukum pertanahan dan perangkat pemerintahan setingkat lurah/desa yang mengeluarkan kebijakan diluar kewenangannya untuk memperkaya diri secara pribadi maupun bersama sama hal ini yang akan kami soroti,” tambahnya dengan tegas, Kata ketua DPD GTI Kalsel, dalam acara mediasi kasus sengketa lahan LIK yang di pasilitasi BPN Banjar Baru.

Sementara itu, Gejolak Carut marut persoalan sengketa lahan antara Warga dan Pihak PT.BGM, tak kunjung selesai , akhirnya, diadakan pertemuan mediasi dengan adanya surat sanggahan dari pihak ‘Tim YLBH GTI’ ke Kantor BPN Banjarbaru, yang meminta agar dipertemukan melalui mediasi dengan pihak Direksi PT Banjar Gawi Makmur (BGM).

Kepala BPN Banjarbaru, Ahmad Yanuari SH, MH
Kepala BPN Banjarbaru, Ahmad Yanuari SH, MH

“Pihak BPN tentunya sangat antusias dan mengapresiasi serta sangat mendukung sekali, apabila permasalahan sengketa tanah dengan pihak masyarakat bisa selesai dengan jalan Musyawarah mufakat antara kedua belah pihak tanpa harus melakukan penyelesaiannya melalui jalur hukum di pengadilan,” ujar Ahmad Yanuari, SH, MH, Kepala Kantor BPN Banjarbaru, didampingi oleh Kasi pengukuran dan Kasi Sengketa Tanah.Rabu (8/11). “Berarti kami bisa menyelesaikan dan mengurangi permasalahan kasus kasus sengketa tanah yang ada diwilayah kami” ujarnya.

Mediasi penyelesaian sengketa tanah masyarakat di kawasan LIK trans antara Ahli waris almh H. Subarjo (mantan gubernur Kalsel) yang diwakili oleh kuasa Hukum YLBH Garda Tipikor Indonesia, Panca Dwikora AS juga dihadiri oleh Ahmad Munir SH, Tandiono B.Ed. dan Raja Nasution SH. MH dari JLC & Associates Law Firm Jakarta sementara pihak PT Banjar Gawi Makmur sebagai Pengelola Kawasan LIK , diwakili oleh Budi, Manager Pemasaran PT BGM.

Pertemuan mediasi ini diadakan di Ruang rapat Kantor BPN Banjarbaru, sebagai fasilitator Kepala Kantor BPN Banjarbaru, Ahmad Yanuari SH, MH dan didampingi oleh Kasi pengukuran dan Kasi Sengketa Tanah.

Usai acara pertemuan, Panca Dwikora.AS dari YLBH Garda Tipikor Indonesia, kepada media mengatakan, Permasalahan tanah kawasan LIK di jalan Trikora sudah semakin rumit, tetapi kita yakin tidak ada persoalan yang tidak dapat terselesaikan, ‘Pasti ada jalan keluarnya’.

Perwakilan PT BGM diwakili oleh, Budi (baju garis-biru)
Perwakilan PT BGM diwakili oleh, Budi (baju garis-biru)

Maraknya kasus sengketa tanah yang ada di kawasan LIK kal- sel ini sangat pelik. Selalu berebut adu data, status Legalitas tanah kepemilikan diduga banyak sekali tumpang tindih dalam hal surat surat sporadik, penguasaan atas Hak kepemilikan tanah oleh masyarakat dan munculnya sertifikat ganda. ” Persoalan Ini muncul akibat adanya dugaan ulah oknum instansi terkait yang memanfaatkan situasi, bagai memancing di Air keruh,” terangnya.

Lanjut Panca, Laju pertumbuhan wilayah kawasan Industri LIK trans saat ini cukup signifikan dan berkembang sangat pesat, tentunya banyak yang mencari celah bermain mata. “YLBH Garda Tipikor Indonesia tentunya akan terus mengawal kasus sengketa lahan sampai ada kejelasan status hukum lokasi lahan milik keluarga Ahli waris Almh H. Subarjo, dengan dasar dan bukti Alas Hak yang kuat yang di Pegang,” pungkas Panca.

Dari Pantauan Media, Dalam pertemuan rapat mediasi bersama BPN Banjar baru, Pihak YLBH Garda Tipikor Indonesia, memberikan paparan mengenai status legalitas dokumen kepemilikan hak atas tanah yang diklaim sebagai kepemilikan yang sah ahli waris, Alm.H Subarjo dengan bukti Surat Keterangan Hak Milik, segel tanah tahun 1958, yang ditandatangani Asisten Wedana dan Kepala Kampung Ulin saat itu.

Sementara pihak PT Banjar Gawi Makmur (BGM) hanya memberi penjelasan bahwa sebagai pengelola kawasan LIK, Dokumen surat tanah yang mereka miliki adalah surat surat sporadik tahun 1999 diperoleh dengan ganti rugi dari masyarakat.(Lukman)

 

LEAVE A REPLY