Wakapolri, Keluarnya SPDP Petinggi KPK Bukanlah Wewenang Tito, Kewenangan Penyidik

Wakapolri-Komjen-Pol-SyafruddinJurnalPatroliNews-Jakarta – Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah menegur Dirtipidum Mabes Polri Brigjen Pol Herry Rudolf Nahak atas keluarnya SPDP terhadap petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, Wakapolri Komjen Syafruddin menjelaskan, keluarnya SPDP itu bukanlah wewenang dari Tito.

“Kapolri dan saya ketika di Australia sudah menjelaskan tentang SPDP ini, Kapolri tidak dilapori, karena memang tidak ada kewajiban untuk melaporkan kepada Kapolri. Jadi rekan-rekan jangan mendesak ke Kapolri dan saya untuk menjelaskan SPDP, kami tidak tahu SPDP tidak tahu karena itu kewenangan penyidik dalam menganalisa menterjemahkan kemudian menindaklanjuti, bukan kewenangan Kapolri bukan kewenangan Wakapolri, Kapolda bukan, Kabareskrim bukan, kewenangan penyidik,” bebernya di Polda Metro Jaya, Senin (13/11).

“Kapolri sudah menegur Dirtipidum Mabes Polri tentang SPDP ini, sudah menegur,” sambungnya.

Atas hal ini, Bareskrim Polri akan mengambil langkah-langkah tentu yang komprehensif dan kondusif untuk menjaga stabilitas negara, kondusivitas hukum Indonesia, sehingga tidak terjadi kegaduhan yang bisa mengganggu semua aspek.

“Jadi jangan karena penegakan hukum masalah-masalah ekonomi terganggu, masalah-masalah politik gaduh, bukan itu. Oleh karena itu tindakan profesional aparat penegak hukum KPK dan aparat Polri harus melakukan dengan cara-cara yang elegan berdasarkan hukum dan berdasarkan fakta,” ujarnya.

Lebih lanjut ia menegaskan, kalau KPK dan Polri hingga kini masih solid dalam penegakkan hukum.

“Kembali lagi bahwa KPK dan Polri solid sekali, pimpinan KPK sudah secara langsung bertemu dan berkoordinasi dengan Kapolri, sudah. Dalam langkah-langkah penegakan hukum di bidang pemberantasan korupsi, sekarang dan ke depan,” tukasnya.(luk*)

LEAVE A REPLY