Jusuf Kalla: Kalau Anggaran Dikorupsi, Bagaimana Negara Bisa Maju

59a522a4cc212-wakil-presiden-jusuf-kalla_663_382JurnalPatroliNews JAKARTA – Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tingkat Nasional (Rakorwasdanas) di Hotel Bidakara. Dalam pidatonya, Jusuf Kalla mengatakan, anggaran belanja modal dan belanja barang kerap menjadi sasaran untuk dikorupsi.

Hal itu membuat Wapres Jusuf Kalla (JK) resah. Menurutnya, pemerintah tidak akan bisa memakmurkan pejabatnya jika anggaran negara selalu dijadikan lahan korupsi.

“Kalau 30 persen anggaran dikorup, bagaimana bisa negara makmur,” kata Jusuf Kalla (30/11).

Kendati demikian, JK tidak menampik bahwa memang gaji pejabat di Indonesia masih terbilang rendah. Bahkan kata dia, gaji Wapres dan Presiden juga tidak lebih tinggi dari Direktur Bank.

“Gaji Presiden dan Wapres itu jauh lebih tinggi dari pada gaji Direktur Bank. Jauh lebih rendah. Kita sama-sama. Tetapi sekarang sudah berbagai insentif diberikan,” ujarnya.

Jusuf Kalla menjelaskan, selama ini seolah-olah uang yang dikorupsi adalah 30 persen dari APBN. Padahal, selama ini anggaran belanja modal dan belanja barang saja yang dikorupsi.

“Sering juga ada kesalahan seakan-akan anggaran yang Rp 2 ribu triliun (APBN) itu bisa dikorupsi 30 persen, tidak, yang bisa dikorupsi hanya anggaran belanja modal dan barang. Jadi hanya kira-kira Rp 600 triliun yang bisa dikorup di negeri ini, yang lainnya rutin dan tidak bisa tentu,” ujar Jusuf Kalla.

Jusuf Kalla mengatakan, jika dilihat dari sisi kenegaraan, negara yang dapat membayar mahal aparatnya seperti Singapura adalah negara maju. Negara tersebut bisa maju karena sistemnya bersih.

“Jadi mana lebih dahulu, ialah kita majukan bangsa ini otomatis juga bahwa para aparat mendapat gaji yang lebih baik dari sekarang, tapi kalau 30 persen anggaran dikorupsi bagaimana negara bisa makmur,” kata Jusuf Kalla. (dai)

LEAVE A REPLY