Buntut OTT berjamaah, Gubernur Jambi di bidik KPK.

zumi_zola_zulkifli_1JurnalPatroliNews Jakarta – Terkait kasus dugaan suap  pengesahan APBD Jambi tahun 2018.Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeledah Kantor Gubernur Jambi, Zumi Zola, Jumat (1/12).

“Siang ini dilakukan penggeledahan di Kantor Gubernur Jambi,” kata Jubir KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (1/12).

Sebagai Gubernur, Zumi Zola menyampaikan rencana pendapatan daerah Jambi kepada DPRD. Sementara Sidang Paripurna DPRD yang dipimpin oleh Ketua DPRD Jambi H.Cornelis Buston di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi pada Senin (27/11).

DPRD Jambi telah mengesahkan rencana pendapatan daerah pada APBD 2018 Pemprov Jambi sebesar Rp 4.218.021.674.599 atau lebih besar Rp 902.080.760.557? dibanding tahun sebelumnya.

Sehari setelah pengesahan tersebut, atau Selasa (28/11)? Ketua Fraksi PAN dan anggota Bangar? DPRD Jambi, Supriyono serta tiga pejabat Pemprov Jambi, yakni Plt Sekda Erwan Malik, Plt Kadis PUPR Arfan dan Asda III Pemprov Jambi Saifudin dibekuk tim Satgas KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT). ?Supriyono diduga menerima suap dari ketiga anak buah Zumi Zola itu agar bersedia hadir dan turut mengesahkan APBD Jambi.

Selain Kantor Zumi Zola, penyidik juga menggeledah dua lokasi berbeda lainnya, yakni Kantor DPRD Jambi dan Kantor Setda Jambi.? Febri mengaku belum dapat membeberkan secara rinci hasil penggeledahan ini karena tim masih berada di lapangan. Sebelumnya, pada Kamis 30 November 2017, penyidik telah menggeledah Kantor Dinas PUPR Provinsi Jambi, dan dua rumah tersangka dalam kasus ini yakni Plt Kadis PUPR Arfan dan Plt Sekda Pemprov Jambi Erwan Malik.

“Untuk penggeledahan kemarin, Penyidik menyita dokumen terkait anggaran dan catatan-catatan keuangan,” katanya.

Diketahui, tim Satgas KPK mengamankan 16 orang dalam OTT di Jakarta dan Jambi, Selasa (28/11). Sejumlah pihak yang ditangkap di Jambi, di antaranya Ketua Fraksi PAN dan anggota Banggar DPRD Jambi, Supriyono; Plt Kadis PUPR Pemprov Jambi Arfan; Asisten Daerah III Pemprov Jambi Saifudin; anggota DPRD Jambi dari Fraksi Demokrat Nurhayati; Fauzi alias Atong selaku anak buah Saifudin; pihak swasta bernama Geni Waseso Segoro, Dheni Ivan dan Wahyudi selaku anak buah Arfan.

Selain itu, terdapat salah satu staf di Dinas PUPR Provinsi Jambi, Rinie; sopir Supriyono bernama Surip; Kepala UPDT Alat dan Perbekalan Provinsi Jambi Wasis serta Otong selaku sopir Arfan. Sementara itu, empat orang yang ditangkap di Jakarta, di antaranya Plt Sekda Pemprov Jambi Erwan Malik; Kepala Perwakilan Provinsi Jambi di Jakarta Amidy; Asrul selaku pihak swasta dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Varial Adhi Putra.

Setelah pemeriksaan intensif dan melakukan gelar perkara, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni Supriyono, Arfan, Erwan dan Saifudin.

KPK memastikan pengusutan kasus ini tak berhenti dengan menetapkan empat orang sebagai tersangka. KPK akan terus mengembangkan kasus ini dan mengusut keterlibatan pihak lain.

Salah satu yang didalami KPK yakni mengenai keterlibatan Gubernur Jambi, Zumi Zola. Hal ini lantaran penyusunan dan pengesahan APBD melibatkan pihak eksekutif dan legislatif.

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang tak membantah pembahasan APBD melibatkan Pemprov Jambi dalam hal ini Gubernur Zumi Zola sebagai pihak eksekutif dan DPRD sebagai legislatif.

“Itu kan format umum yah legislatif-eksekutif dimana-mana biasa itu,” katanya.

Namun, Saut masih enggan berkomentar saat disinggung adanya dugaan keterlibatan Zumi Zola dalam kasus ini. KPK, kata Saut, tak ingin gegabah mengusut kasus suap senilai Rp 6 miliar tersebut. Untuk itu, Saut meminta setiap pihak untuk bersabar menunggu penyidikan yang dilakukan lembaga antikorupsi.

“Nanti dulu. Nanti dulu kita enggak boleh abuse?,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK lainnya, Basaria Panjaitan mengungkapkan, salah satu yang sedang didalami tim penyidik yakni mengenai ada atau tidaknya perintah dari Zumi Zola kepada tiga pejabat Pemprov Jambi untuk ‘mengguyur’ DPRD agar hadir dan mengesahkan APBD Jambi tahun 2018.

“Ini masih dalam pengembangan apakah ada perintah khusus atau tidak. Kita tidak bisa memastikan itu suatu keputusan dalam pengembangan,” ungkap Basaria dalam konferensi pers di Gedung KPK, Rabu (29/11).

Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan Supriyono yang juga Ketua Harian DPW PAN Jambi, Arfan; Saifudin; dan Erwan Malik sebagai tersangka. Supriyono diduga menerima suap sebesar Rp 400 juta dari tiga pejabat Pemprov Jambi itu untuk menghadiri rapat pengesahan APBD Jambi tahun 2018. Diduga, Pemprov Jambi sudah menyiapkan ‘uang ketok’ sebesar Rp 6 miliar untuk ‘mengguyur’ DPRD Jambi.

Namun, KPK baru menyita Rp 4,7 miliar dalam OTT pada Selasa (28/11). Sementara Rp 1,3 miliar lainnya sudah diserahkan pihak Pemprov Jambi kepada anggota DPRD Jambi.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Supriyono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan Arfan, Erwan Malik dan Saifuddin yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(**)

LEAVE A REPLY