Saut Optimistis Praperadilan Novanto Bakal Gugur

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang
Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang

JurnalPatroliNews-Jakarta : Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang optimistis gugatan praperadilan ini akan dinyatakan gugur oleh Hakim tunggal Kusno.  Kusno memutuskan? menunda persidangan ini hingga Kamis (7/12) mendatang. Hal ini lantaran KPK akan segera melimpahkan berkas pokok perkara ke pengadilan.

“Kita sudah hitung semua itu. Kalau kami sudah selesaikan berkas kan berarti kan enggak  main kan sidangnya (praperadilan). Berarti gugur,” kata Saut di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (1/12).

Saut menyatakan, tim penyidik sudah menyelesaikan penyidikan kasus dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun. ?Saat ini, tim penyidik tinggal merapikan berkas. Untuk itu, tim penyidik bakal segera melimpahkan berkas penyidikan ini ke tahap penuntutan dan nantinya dilimpahkan ke pengadilan Tipikor ?untuk disidangkan.

“Kalau saya bilang sih dari awal sudah selesai tinggal merapi-rapikan saja kok. Penyidik dan penuntut sudah firm disitu,” katanya.

Menurut Saut penundaan persidangan praperadilan Novanto selama sepekan sudah cukup bagi penyidik untuk melimpahkan berkas ini ke tahap penuntutan. Untuk itu, Saut optimistis praperadilan Novanto bakal gugur lantaran berkas telah dilimpahkan ke pengadilan.

“Yang penting sudah di luar limit  yang harus kita selesaikan lah sehingga bisa masuk di dalam waktu bahwa praperadilannya tidak bisa dilanjutkan karena memang kita sudah melimpahkan berkas,” tegasnya.

Dalam kesempatan ini, Saut memastikan tim penyidik bakal mendalami fakta-fakta persidangan perkara korupsi e-KTP. Termasuk mengenai sejumlah hal yang disampaikan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong. Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (30/12), Andi Narogong mengakui perbuatannya dan merasa bersalah.

Tak hanya itu, Andi Narogong juga membeberkan secara jelas mengenai skandal korupsi ini, termasuk mengenai pihak-pihak yang terlibat. Dalam persidangan itu, Andi Narogong mengungkap adanya jatah masing-masing 5 persen untuk pejabat Kemdagri dan anggota DPR.

Jatah tersebut harus diberikan agar konsorsium PNRI yang dibentuk tim Fatmawati dapat menggarap proyek e-KTP yang menelan anggaran hingga Rp 5,9 triliun. Selain itu, Andi Narogong juga membeberkan peran Novanto yang untuk meloloskan anggaran proyek e-KTP di DPR dan menjamin fee seluruh anggota DPR yang ikut membahas proyek e-KTP. Novanto pun memperkenalkan Andi Narogong kepada bos PT Gunung Agung, Made Oka Masagung yang disebutnya memiliki jaringan luas di dunia perbankan.

Menurut Saut, pengakuan Andi Narogong ini tidak hanya mempercepat kerja tim penyidik, tetapi juga memperkokoh konstruksi korupsi e-KTP.

“Bukan hanya mempercepat tetapi paling tidak kita lebih firm bahwa selama ini yang kita lihat sudah betul. Ini kan hanya dikonfirmasi saja di-cross check saja bahwa yang kita dengar selama ini ternyata betul dan ternyata itu dibenarkan oleh yang bersangkutan,” katanya.

Menurut Saut, dengan fakta-fakta yang telah dibeberkan di persidangan, Andi Narogong sudah memenuhi syarat untuk mendapat status Justice Collaborator. Untuk itu, pimpinan KPK akan memantau konsistensi Andi Narogong dan membahas mengenai status JC Andi Narogong ini,

“Kalau saya pribadi dilihat dari pengakuan yang kemarin dia sampaikan dia memenuhi kriteria JC. Tinggal nanti kami berlima memutuskan. Kita lihat juga prosesnya lebih lanjut seperti apa dia di persidangan berikutnya. Kan bisa juga orang enggak  konsisten dalam keterangan?,” pungkasnya.(**)

LEAVE A REPLY