Menteri ESDM Dipanggil KPK Dalam Kasus Suap

maxresJurnalPatroliNews JAKARTA – Menteri ESDM Ignasius Jonan dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Dirjen Perhubungan Laut nonaktif Antonius Tonny Budiono (ATB).

“Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ATB,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Senin 4 Desember 2017.

Febri mengatakan, selain memanggil Jonan, KPK juga memanggil dua saksi lainnya yaitu Sekretaris PT Pelindo II Santi Puruhita dan Dirut PT Multi Prima Suniono.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) A Tonny Budiono (ATB) sebagai tersangka penerimaan suap. Tonny diduga menerima suap terkait perizinan pengadaan proyek-proyek di Ditjen Hubla.

“KPK telah meningkatkan status penanganan perkara ke tingkat penyidikan sejalan dengan penetapan 2 tersangka yaitu ATB (A Tonny Budiono) dan APK (Adiputra Kurniawan),” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (24/8/2017).

Tonny diduga menerima suap terkait perizinan proyek pengerukan di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Total uang yang disita KPK yaitu Rp 20,74 miliar. Suap pun diberikan Adiputra selaku Komisaris PT Adhi Guna Keruktama (AGK).

Tonny pun ditetapkan sebagai tersangka dan disangka melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan, Adiputra disangka sebagai tersangka pemberi dan disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (dai)

LEAVE A REPLY