Review 20 Putusan Ketua MK, Diakhir Masa jabatan Hakim Konstitusi Arief Hidayat

mkJP News – Hakim konstitusi Arief Hidayat menyorongkan surat habis masa jabatannya kepada DPR. Guru besar Universitas Diponegoro, Semarang, itu merupakan hakim konstitusi dari unsur DPR. Bagaimana kiprahnya selama 4,5 tahun terakhir.

Berikut ini berbagai putusan yang dibuat Arief Hidayat selaku Ketua Mahkamah Konstitusi bersama delapan hakim konstitusi lainnya, sebagaimana dirangkum, Senin (4/12):

BIDANG HUKUM EKONOMI

1. Menguatkan UU Tax Amnesty

Pada Desember 2016, menolak gugatan terhadap UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. MK menyatakan UU tersebut sah dan konstitusional sehingga bisa menjadi payung hukum bagi pemerintah menggelar program tax amnesty.

2. Kewenangan BI Vs OJK

Pada Agustus 2015, MK menguatkan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Gugatan itu diajukan oleh sekelompok masyarakat yang menginginkan OJK dibubarkan. Namun MK menilai keberadaan OJK tidak bertentangan dengan UUD 1945. Sembilan hakim MK kompak menganggap hal yang tidak diperintahkan UUD 1945 tak serta-merta bertentangan dengan konstitusi.

3. Menghapus UU Privatisasi Air

Pada Februari 2015, MK memutuskan menghapus UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

“MK menyatakan bahwa sumber daya air sebagai bagian dari hak asasi, sumber daya yang terdapat pada air juga diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan lainnya, seperti untuk pengairan pertanian, pembangkit tenaga listrik, dan untuk keperluan industri, yang mempunyai andil penting bagi kemajuan kehidupan manusia dan menjadi faktor penting pula bagi manusia untuk dapat hidup layak,” kata Ketua MK Arief Hidayat dalam sidang pada 18 Februari 2015.

4. Hak pensiun PNS

Pensiunan PNS tetap mendapatkan hak-haknya dan tidak mengenal kedaluwarsa. Meski surat pemberitahuan pensiun didapat setelah lewat 5 tahun.

BIDANG PEMBERANTASAN KORUPSI

5. Menguatkan kedudukan penyidik KPK.

Pada November 2016, Ketua MK Arief Hidayat memutuskan KPK dapat merekrut penyidiknya sendiri.

“Ketentuan a quo menyebutkan pegawai KPK adalah warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada KPK, sehingga dalam rekrutmen penyidik KPK harus memperhatikan keahlian calon pegawai yang bersangkutan. Selain itu, dengan berlakunya UU ASN, pelaksanaan rekrutmen harus mendasarkan pada ketentuan kepegawaian dalam UU ASN, karena dalam UU ASN ditegaskan bahwa ASN adalah profesi bagi PNS dan PPPK yang bekerja pada instansi pemerintah dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya,” ujar Arief.

6. KPK bisa menetapkan tersangka lagi.

Pada Oktober 2017, KPK memutuskan penyidik bisa menetapkan tersangka lagi, meski tersangka tersebut telah menang praperadilan.

“Dapat saja alat bukti yang diajukan dalam penyidikan yang baru adalah alat bukti yang telah dipergunakan pada penyidikan terdahulu yang ditolak mungkin karena alasan formalitas belaka yang tidak terpenuhi dan baru dapat dipenuhi secara substansial oleh penyidik pada penyidikan yang baru,” kata Arief Hidayat.

‘Putusan ini menjadi salah satu payung hukum KPK’ menetapkan kembali Setya Novanto menjadi tersangka.

7. Menolak gugatan OC Kaligis, Suryadharma Ali, Irman Gusman dkk.

Pada Oktober 2017, MK menolak gugatan OC Kaligis dkk. OC Kaligis dkk meminta remisinya tetap diperoleh. Namun MK memutuskan remisi bukanlah bagian dari hak asasi manusia, sehingga bisa tidak diberikan negara.

BIDANG HAK ASASI MANUSIA

8. Menguatkan hak privasi dalam berkomunikasi di era IT

MK menguatkan UU ITE soal kebebasan privasi dalam berbicara dan siapa pun dilarang merekam/menyadap kecuali diperintahkan UU. Dengan kecanggihan alat IT dewasa ini, siapa pun bisa menyadap percakapan privat seperti screenshot WhatsApp hingga merekam telepon.

Namun putusan ini menuai kontroversi karena yang mengajukan Ketua DPR Setya Novanto yang sedang dilanda masalah ‘Papa Minta Saham’ kala itu.

9. Mengakhiri diskriminasi penghayat kepercayaan.

Pada awal November 2017, MK memutuskan Penghayat Kepercayaan bisa ditulis dalam Kolom Agama di KTP. Putusan ini dinilai mengakhiri diskriminasi kependudukan yang dialami mereka.

10. Hubungan negara dengan agama dalam Hukum Perkawinan.

MK menguatkan UU Perkawinan dan tetap mensyaratkan :sahnya perkawinan harus satu agama’. MK beralasan negara Indonesia baru hadir belakangan, jauh sebelumnya telah ada agama yang ada.

11. Hak politik mantan terpidana

MK memutuskan hak-hak politik mantan terpidana tidak hapus sepanjang diumumkan secara terbuka dan tidak dicabut oleh putusan pengadilan.

BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH

12. Mengadili ratusan sengketa pilkada serentak.

MK memutuskan 200-an sengketa pilkada serentak 2015 dan 2016. Putusan ini menjadi fenomenal karena di bawah bayang-bayang kasus Akil Mochtar. Namun, di tangan Arief Hidayat, putusan sengketa itu berjalan lancar.

13. Menolak pembentukan Provinsi Madura.

Pada Oktober 2017, MK menolak pembentukan Provinsi Madura yang diajukan empat bupati di Madura. MK menyatakan syarat terbentuknya provinsi minimal lima kabupaten.

14. Menolak izin pertambangan di tingkat provinsi.

Pada September 2017, gugatan Gubernur Jatim Soekarwo ditolak. Soekarwo meminta izin migas di tingkat provinsi, bukan di tingkat kabupaten. Tapi MK menolak hal tersebut.

15. Menolak gugatan Ahok.

Pada September 2016, gugatan Gubernur DKI Jakarta Ahok yang meminta dirinya tak perlu izin ditolak dengan alasan kewajiban cuti selama masa kampanye bagi petahana harus dipahami sebagai bentuk antisipasi pembentuk undang-undang agar tidak ada penyalahgunaan jabatan kepala daerah oleh petahana.

“Hal ini bukan sebagai upaya mengurangi masa jabatan kepala daerah,” ujar Ketua MK Arief Hidayat.

16. Mengizinkan Sultan Yogyakarta berjenis kelamin perempuan jadi Gubernur DI Yogyakarta.

Pada akhir Agustus 2017, MK memutuskan Sultan Yogyakarta, meski perempuan, bisa jadi Gubernur DI Yogyakarta. MK menyatakan negara tidak boleh mencampuri kedaulatan keraton.

17. Pengelolaan sekolah menengah atas.

MK memutuskan pengelolaan pendidikan sekolah menengah atas di tingkat provinsi, bukan di tingkat bupati/wali kota. Menurut MK, kebijakan itu merupakan otoritas pemerintah-DPR, bukan soal konstitusionalitas.

BIDANG KELEMBAGAAN/PIDANA

18. Menolak masa jabatan hakim konstitusi seumur hidup atau 70 tahun.

Pada November 2016, MK memutuskan masa jabatan hakim konstitusi ada di tangan DPR. MK menampik usulan jabatan hakim konstitusi seumur hidup atau 70 tahun.

19. Putusan kasasi dan PK menjadi singkat dan padat.

Pada Oktober 2017, MK mengubah KUHAP soal salinan putusan kasasi/PK yang terlalu berbelit-belit sehingga proses putusan menjadi lama. MK memutuskan putusan kasasi/PK cukup berisi poin-poin penting, sepanjang tidak mengubah substansi putusan.

20. Praperadilan

Pada April 2015, MK memutuskan penetapan tersangka menjadi ranah praperadilan. Hakikat keberadaan pranata praperadilan, adalah bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Namun dalam perjalanannya, lembaga praperadilan tidak mampu menjawab permasalahan yang ada dalam proses pra-ajudikasi.

“Fungsi pengawasan pranata praperadilan hanya bersifat post facto dan pengujiannya hanya bersifat formal yang mengedepankan unsur objektif, sedangkan unsur subjektif tidak dapat diawasi pengadilan,” kata Arief Hidayat. (**)

LEAVE A REPLY