Jelang Sidang Kabinet : Johan Budi SP, Menteri Yang Maju Pilkada Tidak Diwajibkan Untuk Mundur

download (3)JurnalPatroliNews-Jakarta : Seperti diketahui, pilkada bakal digelar di 171 daerah yang terdiri atas 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota. Jawa Timur (Jatim) merupakan salah satu provinsi yang melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur (pilgub).

Hari ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat (Jabar), Rabu (6/12).

Sidang dijadwalkan berlangsung pada pukul 16.00 WIB. Terdapat dua topik pembahasan yaitu rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2018 dan persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018.

Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa memutuskan maju pada Pilgub Jatim. Terkait ini, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menyatakan, Presiden Jokowi akan segera mengumumkan kelanjutan Khofifah di Kabinet Kerja.

Puan tidak mengetahui persis kemungkinan Khofifah diganti. Sebab, hal itu menjadi hak prerogatif Presiden. Hingga saat ini, menurutnya, Khofifah masih fokus melaksanakan tugasnya sebagai mensos.

“Presiden yang akan memutuskan dan saya juga belum dengar bagaimana hasilnya. Itu prerogatif Presiden,” kata Puan di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (5/12).

Sementara Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP mengatakan, menteri yang maju pilkada memang tak diwajibkan untuk mundur. “Menteri yang maju ke pilgub kan belum pernah ada. Yang kedua, UU tentang Kementerian Negara juga tidak diatur. Yang ketiga, di UU Pilkada sepertinya tidak diatur,” kata Johan.

Ditambahkan Johan, ketentuan mengundurkan diri berlaku di antaranya hanya untuk anggota DPR, DPD serta DPRD. Menurut Johan, Presiden Jokowi memang belum bersikap mengenai Khofifah yang maju pilgub.(**)

LEAVE A REPLY