KPK: Berkas Perkara Setya Novanto Telah Dilimpakan ke Pengadilan Tipikor

667761_720JurnalPatroliNews JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas perkara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Berkas perkara tersangka korupsi proyek pengadaan e-KTP itu mencapai ribuan halaman.

Pelimpahan berkas perkara ke pengadilan itu tepat sehari sebelum sidang kedua gugatan praperadilan yang dilayangkan Novanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Terkait hal tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (JPU KPK) Irene Putrie membantah jika itu merupakan strategi KPK untuk mengugurkan gugatan praperadilan Setya Novanto.

Sesuai undang-undang, gugatan praperadilan otomatis gugur jika perkara tersebut telah disidangkan di persidangan.

“Enggak. Ini proses biasa saja sebenarnya bukan bagian strategi. Ini memang kita pikirkan sudah harus dilimpahkan,” kata Irene Putrie di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (6/12/2017).

Irene mengatakan, berkas perkara yang dilimpahkan tersebut terdiri dari surat dakwaan, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka maupun para saksi, serta barang bukti. Menurutnya, berkas sudah diterima pihak Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

KPK menyatakan berkas perkara Setnov lengkap atau P21. KPK kemudian melimpahkan berkas perkara tersebut ke Pengadilan Tipikor.

Mengenai penetapan jadwal sidang, Irene mengatakan biasanya membutuhkan waktu tiga sampai lima hari sejak dilimpahkan dan maksimal tujuh hari.

Pasal yang dikenakan terhadap Setya Novanto sama dengan sebelumnya yakni Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Pasal 2 ayat (1) mengatur mengenai ‘setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Dalam berkas perkara nomor BP-91/23/11/2017 tersebut, Setya Novanto diduga turut bersama-sama melakukan perbuatan korupsi dengan Andi Agustinus alias Anri Narogog, Irman saat menjabat Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, dan Sugiharto selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

Berkas Setnov yang cukup tebal itu sudah tiba di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta sekitar pukul 15.45 WIB. Bundelan berkas itu tertulis atas nama tersangka Setya Novanto. Saking tebalnya, berkas tersebut harus dibawa menggunakan kereta dorong atau trolley. (dai)

LEAVE A REPLY