Mendagri: Jika Ada Ormas Berbau Komunis, Harus Disikat

2171206-mendagriJurnalPatroliNews JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menghadiri acara pembekalan kepemimpinan pemerintah dalam negeri bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Angkatan III Tahun 2017 di aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, Jakarta Selatan.

Dalam sambutannya, Tjahjo memberikan arahan kepada kepala daerah soal pembentukan ormas di masyarakat. Tjahjo menyebut, negara memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berserikat, asal organisasi tersebut tunduk pada aturan negara.

“Kalau ada ormas berbau komunis, apalagi PKI (Partai Komunis Indonesia) harus disikat siapapun dia. Kalau ada ormas menyebarkan atheisme, marxisme, leninisme juga harus disikat. Kemudian kalau ada ormas yang mau mengubah ideologi kita, mengubah pembukaan UUD, membahayakan NKRI dan kemajemukan harus kita ingatkan dan bubarkan organisasinya,” tegas Tjahjo.

Dia menjelaskan, konstitusi UUD 1945 memberikan kebebasan setiap Warga Negara Indonesia (WNI) untuk berhimpun dan berserikat. Diungkapkan, jumlah ormas di Tanah Air kini mencapai 344.039 organisasi.

“Ada di Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, ada yang tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Seluruh kepala daerah prinsipnya tidak boleh menghalangi masyarakat berhimpun dan berserikat,” jelasnya.

Selain itu, Tjahjo pun juga menegaskan bahwa pemerintah mempersilakan kepada ormas-ormas untuk melakukan kegiatan. Akan tetapi kegiatan tersebut harus sesuai dengan Pancasila.

“Kalau ada ormas Islam ya silakan melakukan kegiatan dakwah sesuai dengan Alquran, agama lain pun juga begitu harus sesuai dengan kitab sucinya masing-masing. Ini yang saya kira diberikan kebebasan berdakwah tetapi harus sesuai dengan Pancasila,” tukasnya. (dai)

LEAVE A REPLY