Sandi Minta Percepat Pengembalian Tagihan Lahan Cengkareng

maxresJurnalPatroliNews JAKARTA – Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menolak gugatan yang dilayangkan Toeti Noeziar Soekarno kepada Pemprov DKI Jakarta terkait pembelian lahan seluas 4,6 hektar di Cengkareng. Bahkan Pemprov DKI Jakarta bisa melayangkan tagihan senilai Rp 648 miliar kepada Toeti.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, pihaknya saat ini sedang memproses upaya pengembalian lahan Cengkareng ke tangan Pemprov DKI Jakarta. Proses ini diharapkan dapat selesai sebelum bulan Mei 2018.

“Jadi kelanjutannya kemarin kita melakukan proses hukum, upaya penagihan. BPK meminta kita maksimal,” kata Sandiaga di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (6/12).

Ke depannya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan reklasifikasi aset dari Dinas Perumahan DKI Jakarta ke Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta.

“Sekarang sebenarnya masih tercatat di DKPKP, tapi yang ada di (Dinas) Perumahan itu harus tetap direklasifikasi (pemecahan transaksi),” lanjutnya.

Sandi mengatakan, melalui penyelesaian proses hukum ini pihaknya akan segera menentukan apakah nantinya lahan yang semula akan dibangun rumah susun (rusun) tersebut akan dijadikan piutang (diuangkan kembali) atau akan dijadikan aset lainnya.

Pada Selasa (6/6/2017) majelis hakim memutuskan perkara tidak dapat diterima. Dengan kata lain, Pemprov DKI menang dan lahan 4,6 hektar itu kembali ke tangan pemerintah.

Meski demikian, BPK menilai ada kerugian negara akibat pembelian lahan ini. Uang senilai Rp 668 miliar harus dikembalikan terlebih dahulu sebelum Pemprov DKI menggunakan lahan tersebut.

Sandi mengatkan, Pemprov DKI telah melayangkan surat tagihan kepada pihak ketiga dalam kasus sengketa dalam proses jual beli lahan di Cengkareng ini. (dai)

LEAVE A REPLY