Sri Mulyani: Tak Ada Lagi Korupsi di Direktorat Jenderal Pajak

kompas-100-ceo_20171206_083600kompas-100-ceo_20171206_083600JurnalPatroliNews JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim, tidak ada lagi korupsi yang sistemik di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Untuk itu, Sri Mulyani mendorong DJP untuk belajar dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal menjaga integritas sehingga mencapai reputasi seperti sekarang ini.

“Saya anggap DJP perlu memperbaiki posisi mereka dari sisi persepsi bahwa DJP adalah institusi yang sangat anti korupsi,” ujar Sri Mulyani saat menghadiri Peringatan Hari Anti Korupsi Internasional DJP Tahun 2017 di Kantor Pusat DJP, Jakarta pada Rabu (6/12/2017).

Sri Mulyani mengakui kata ‘Gayus’ sebagai stigma negatif di Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) masih belum lepas dari ingatan. Paradigma ini membuktikan bahwa Ditjen Pajak harus berusaha lebih keras lagi dalam membangun persepsi baru sebagai institusi yang anti korupsi.

“Seperti kata pepatah, satu titik tinta bisa rusak susu sebelanga. Anda cuma butuh satu kasus yang namanya Gayus, never hilang itu kata itu. Dan sekarang itu sudah jadi kosakata dan identik jadi korupsi,” katanya.

Menurut Sri Mulyani, pada masa lalu, sistem yang dibangun membuat perilaku koruptif tumbuh subur. Saat ini, sistem tersebut sudah lenyap.

“Sehingga yang terjadi adalah korupsi yang sifatnya individual sporadis. Kalau individual sporadis, harusnya lebih bisa ditangani,” lanjutnya.

Mantan Direktur Bank Dunia itu menyatakan ancaman di Ditjen Pajak saat ini justru korupsi secara personal. Para pegawai pajak harus membentengi diri dari godaan korupsi. Upaya paling minimal yang bisa dilakukan, menurut dia, adalah memiliki integritas.

Sri Mulyani menuturkan integritas merupakan cara setiap manusia hidup. “Itu daya kompromi antara diri kita dan nurani kita,” ujarnya. Pegawai pajak diminta selalu mengingat tugas utamanya sebagai pelayan masyarakat agar tak tergoda melayani diri sendiri.

Bagi dia, hidup sederhana sangat penting untuk menghindar dari keinginan korupsi.

“Saya percaya, seharusnya PNS menjadi middle class yang solid di Indonesia karena mereka tidak akan jatuh miskin atau kaya raya,” tutur Sri Mulyani. (dai)

LEAVE A REPLY