Kemendagri Kritik Kenaikan Dana Parpol, Sandi Pasrah

sandi-uno-senin-ikbalJurnalPatroliNews JAKARTA – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, menyatakan keputusan naiknya anggaran bantuan keuangan untuk partai politik akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat.

Setelah mendapat evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri, Sandiaga menuturkan usulan itu dapat dibatalkan jika kebijakannya dirasa kurang tepat.

“Kita hanya ikuti apa yang sebelumnya diputuskan, jadi tentu di sini ada pertimbangannya,” kata Sandiaga di Balai Kota, Jakarta, Kamis 7 Desember 2017.

Kementerian Dalam Negeri mengkritik besarnya anggaran di beberapa pos yang dianggap tidak ideal dalam APBD DKI Jakarta tahun 2018. Salah satunya kenaikan bantuan keuangan untuk partai-partai politik menjadi Rp 4.000 per suara.

Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono mengatakan, kenaikan dana parpol jika mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2009 mengenai Bantuan Keuangan kepada Parpol, partai hanya menerima bantuan sebesar Rp 1000 per suara. Jakarta dana parpol dari Rp 400 menjadi Rp 4.000 per suara.

“Aturan nasional kan kenaikan Rp 1.000. Tiba-tiba dia beri Rp 4000 saya kira bagian yang berlebihan angkanya. Nasional aja Rp 1000 masa (DKI) Rp 4000. Itu bagian yang disorot,” katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (7/12).

Untuk diketahui, DPW NasDem mendapat dana bantuan Parpol Rp 84.507.970, DPW PKB mendapat Rp106.665.190, DPW PKS mendapat Rp 174.004.000, DPW PDIP mendapat Rp 505.055.630. DPD Golkar mendapat Rp 154.250.610, DPD Gerindra Rp 242.913.520. DPD Demokrat Rp 147.980.890, DPW PAN Rp 70.841.440, DPW PPP Rp 185.411.840 dan DPD Hanura Rp 146.327.870. (dai)

LEAVE A REPLY