Pemerintah Cabut Izin Tambangan Bermasalah

bombana13-Madompeng-proses-untuk-menngangkut-material-dengan-menggunakan-alat-penyedot-3JurnalPatroliNews – Pemerintah telah mencabut 2.595 Izin Usaha Pertambangan (IUP) sejumlah perusahaan yang tersebar di 32 provinsi. Ribuan IUP itu dicabut lantaran bermasalah atau tidak clear and clean (non-CnC).

Pencabutan izin ini dilakukan melalui Koordinasi dan Supervisi (Korsup) sektor Mineral dan Batubara yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah menginginkan permasalahan IUP ini segera diselesaikan.

“Kita ingin permasalahan IUP ini segera selesai karena sudah dibahas dan saya yakin progresnya sudah baik, tetapi ini masalahnya kompleks,” ucap Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (6/12/2017).

Menurut Pahala, ada banyak perusahaan yang memprotes pencabutan IUP itu. Namun penataan terhadap IUP itu penting agar tidak menimbulkan kerugian keuangan negara.

“Yang terakhir di Sulteng, akhirnya setelah keputusan di PT pun Gubernur Sulteng malah mencabut SK penataan dari awal. Jadi memang dari sejak awal Gubernur Sulteng berkata, ‘Saya menata ini, Pak. Lima¬†overlap¬†plus 1 ini dalam 1 area,'” tutur Pahala.

Sementara itu, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Dirjen Minerba Kementerian ESDM) Bambang Gatot Ariyono meminta kepala daerah tidak takut mencabut IUP perusahaan yang bermasalah.? Bambang menyatakan, Kementerian ESDM bakal mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) agar memerintahkan para kepala daerah untuk bertindak tegas terkait IUP bermasalah ini.

“Tapi nanti kemudian, melalui Kemendagri memerintahkan para gubernur ini berani mencabut. Permasalahannya Pemprov tidak mencabut karena ini katanya (IUP) terbitan bupati, tapi kan kewenangan sudah dipindahkan ke provinsi,” katanya.

Bambang menyatakan, saat ini terdapat 2.509 IUP bermasalah atau non CnC yang akan diblokir pemerintah melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen AHU Kemkumham). Pemblokiran tersebut dilakukan atas rekomendasi dari Ditjen Minerba Kementerian ESDM.

“Ada sekitar 2.509, datanya ada tadi. Nah ini 2.509 sekarang diblokir dulu, nanti dalam perjalanannya harus diperbaiki kemudian dicabut,” kata Bambang.

Selama masa pemblokiran ini, Bambang menyatakan, para pemegang IUP itu harus menyelesaikan kewajibannya, seperti izin tambang yang melanggar ketentuan kehutanan dan lingkungan hidup hingga yang mempunyai tunggakan pajak. Hingga September 2017, masih ada tunggakan penyelesaian piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sekitar Rp3,83 triliun. Menurut Bambang, pemblokiran 2.509 IUP tersebut akan diproses lebih lanjut oleh Ditjen AHU Kemkumham per 31 Desember 2017.

?”Mulai sekarang (31 Desember 2017), nanti kan (Ditjen AHU) melihat, memproses, nggak mungkin seperti memasukan uang di celangan. Jadi dia kan proses dulu,” tuturnya.

Diketahui, KPK bersama Ditjen Minerba Kementerian ESDM, dan Ditjen AHU Kemkumham menggelar rapat koordinasi penataan IUP. Rapat koordinasi secara terbuka ini merupakan tindak lanjut untuk merampungkan penataan IUP bermasalah. Selain KPK, Ditjen Minerba dan Ditjen AHU, rapat ini juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum KLHK) Rasio Ridho Sani, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi, Komisioner Ombudsman Alamsyah Saragih, serta lembaga swadaya masyarakat, dan perwakilan masyarakat sipil. (dai)

LEAVE A REPLY