Trump Akui Yerusalem Sebagai Ibukota Israel Menuai Kontra

4921B61D-E45A-4B01-86D2-48E0A01CD562_cx0_cy8_cw0_w1023_r1_sJurnalPatroliNews – Tindakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui Jerusalem sebagai ibukota Israel dinilai melanggar hukum internasional dan membahayakan proses perdamaian di Timur Tengah.

Sebab, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) dalam beberapa dekade terakhir sudah mengeluarkan berbagai resolusi yang menegaskan bahwa pendudukan Israel atas sebagian wilayah Yerusalem adalah ilegal.

Pengumuman Trump sekaligus menandai langkah awal pemindahan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.

“Hari ini, akhirnya kita mengakui hal yang jelas: bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel. Ini tidak lebih dari sekadar pengakuan akan realitas. Ini juga hal yang tepat untuk dilakukan. Ini hal yang harus dilakukan,” ujar Trump saat berpidato di Diplomatic Reception Room, Gedung Putih, Kamis (7/12/2017).

Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit mengatakan Amerika Serikat sepatutnya tidak mengambil tindakan yang bisa mengubah status hukum dan politik Yerusalem.

Rencana Trump tersebut dinilai bisa merusak proses perdamaian antara Israel dan Palestina yang telah berlangsung lama.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas pun dikabarkan telah berkomunikasi dengan Trump terkait rencana AS ini. Kepada Trump, Abbas mengatakan pemindahan kedubes AS akan berdampak konsekuensi buruk.

Sekjen PBB Guterres telah mengomentari keputusan Trump yang secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Dia menegaskan, status akhir Yerusalem hanya bisa ditentukan melalui perundingan langsung antara Israel dan Palestina.

Guterres juga menyatakan dirinya selalu berbicara melawan langkah-langkah sepihak semacam ini. “Tidak ada alternatif bagi solusi dua negara,” ujar Guterres merujuk pada solusi yang selalu diperjuangkan untuk konflik Israel-Palestina.

Resolusi Dewan Keamanan PBB 2334, yang diadopsi pada Desember 2016, menekankan bahwa PBB tidak akan mengakui perubahan apapun terhadap garis batas 4 Juni 1967, termasuk terkait Yerusalem, selain yang disepakati oleh pihak-pihak terkait melalui perundingan. Saat itu, pemerintahan mantan Presiden AS Barack Obama abstain saat voting penerapan resolusi itu, sehingga AS sama saja mengadopsinya. (dai)

 

 

LEAVE A REPLY