Anies Kirim Surat Pembatalan HGB Tiga Pulau Reklamasi ke BPN RI

anies-minta-bpn-batalkan-segala-hgb-pulau-reklamasi-c-d-dan-gJurnalPatroliNews JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan terkait surat permintaan pembatalan sertifikasi Hak Guna Bangunan (HGB) 3 pulau reklamasi yang dikirimkan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI.

Ia mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI telah mengkaji hal tersebut.

“Begini, jadi kita sudah banyak lakukan kajian soal ini,” ujar Anies saat ditemui di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (9/1).

Untuk itu, mantan Menteri Pendidikan menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta menarik kembali seluruh surat yang menjadi landasan penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB). Pasalnya HGB atas seluruh pulau-pulau tersebut telah diberikan kepada pihak ketiga.

“Surat dimaksud termasuk di dalamnya korespondensi yang dikirimkan oleh Gubernur DKI Jakarta dan seluruh jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Badan Pertanahan Nasional,” jelas surat tersebut.

Anies juga menyampaikan perihal dua Raperda terkait reklamasi yang kini telah dia cabut dari pembahasan di DPRD DKI. Anies menyebut, dia juga telah menyiapkan rancangan baru untuk mengganti Raperda yang telah dia cabut tersebut.

Raperda itu antara lain, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Zonasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Hak Guna Bangunan untuk Pulau Reklamasi baru dikeluarkan untuk Pulau D hasil reklamasi pada Agustus lalu. HGB itu diberikan kepada PT Kapuk Naga Indah (KNI) yang telah membayar kewajiban Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) senilai kurang lebih Rp 400 miliar kepada Pemprov DKI. Dengan nilai NJOP tanah di Pulau D yang ditetapkan saat itu adalah Rp3,1 juta per meter.

(dai)

LEAVE A REPLY