Polisi Usul Pergub Ganjil-Genap Untuk Kendaraan Roda Dua

13679022841045373429JurnalPatroliNews JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) telah resmi membatalkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta tentang larangan kendaraan roda dua melintasi Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Kepolisian pun meminta Pemprov DKI menerbitkan peraturan baru membatasi sepeda motor melintas di jalur protokol tersebut dengan sistem ganjil-genap.

Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra menjelaskan, pembatasan sepeda motor itu dapat mengadopsi peraturan ganjil-genap sebagaimana berlaku untuk kendaraan roda empat.

Dengan demikian, Halim menilai kemacetan akan tetap terurai, khususnya di MH Thamrin dan Bundaran Hotel Indonesia.

“Dengan adanya pencabutan tersebut langsung saya harapkan dari Pemprov juga mengganti dengan ganjil-genap, jadi tidak ada kekosongan, jadi tidak serta merta dibebaskan langsung lewat Thamrin,” jelas Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Halim Pagarra kepada wartawan usai mengikuti Forum Grup Discusion (FGD) di Hotel Red Top, Pecenongan, Jakarta Pusat, Rabu (10/1/2018).

Kebijakan ganjil genap mulai diterapkan bagi kendaraan roda empat atau lebih pada Juli 2016 di kawasan Thamrin-Sudirman. Ganjil genap ini dilihat dari angka paling belakang yang ada pada nomor polisi.

Halim menilai, pembatalan pergub itu tak berarti membuat sepeda motor diloloskan begitu saja untuk melintasi Jalan MH Thamrin. Oleh karena itu, penerapan ganjil genap bagi kendaraan bermotor roda dua dinilai efektif menekan kemacetan maupun kecelakaan lalu lintas.

Halim mengatakan, selama ini kecelakaan lalu lintas masih didominasi kendaraan bermotor roda dua. Data Ditlantas Polda Metro Jaya menyebut jumlah kecelakaan lalu lintas pada 2016 mencapai 8.895. Sebanyak 5.626 di antaranya adalah kecelakaan sepeda motor.

Halim mengatakan, terkait aturan ganjil-genap untuk motor ini hanya akan diterapkan di kawasan Thamrin saja sebagai solusi alternatif pengganti Pergub yang sudah dibatalkan MA.

Dengan adanya pembatasan ganjil-genap ini, diharapkan dapat mengurangi kemacetan dan kecelakaan yang ditimbulkan akibat dibebaskannya kembali ke jalur Thamrin ini.

“Sehingga kami harapkan agar Pemprov DKI membuat Pergub baru untuk mengganti Pergub larangan motor, dengan Pergub ganjil-genap untuk motor ini,” tutur Halim.

Sebelumnya MA mengabulkan permohonan yang diajukan Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar terkait Pergub Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Kedua pemohon itu merasa dirugikan dengan aturan yang diterbitkan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok itu.

Berdasarkan pertimbangan dari permohonan, MA memutuskan, Pergub tersebut bertentangan dengan Pasal 133 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Pasal 11 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga harus dibatalkan.

(dai)

LEAVE A REPLY