BPN Tolak Pembatalan HGB, Pakar: Jika Dicabut, Bisa Dituntut Oleh Pengembang

foto-udara-pulau-hasil-reklamasi-di-teluk-jakarta-kamis-11-5-_170511200806-350JurnalPatroliNews JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) menolak permintaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenai penghentian sementara dan pembatalan semua Hak Guna Bangunan (HGB) yang diberikan kepada pihak ketiga di semua pulau reklamasi C, D dan G.

Terkait hal tersebut, Anies mengaku akan menunggu surat resmi dari BPN terkait hal tersebut untuk menentukan langkah apa yang akan diambil.

“Saya tunggu suratnya (resmi) dulu,” katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (11/1).

Anies justru merasa heran mengapa BPN tidak membalas surat permohonan DKI, tetapi justru mengadakan konferensi pers.

“Saya ingin sampaikan, tertib. Kami kirim surat ke BPN kami enggak konpers. Ini adalah proses administratif. Kami mendengar BPN konferensi pers, tapi malah belum ada suratnya. Kita ingin jaga adab dalam menjalankan pemerintahan,” ucap dia.

Anies mengatakan belum mendapat surat balasan sehingga belum memutuskan apakah akan mengajukan pembatalan secara hukum atau tidak. “Kita akan baca suratnya dulu. Belum baca suratnya,” kata dia.

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai, jika hal itu dilakukan BPN maka lembaga tersebut bisa dituntut oleh pengembang pulau reklamasi.

“Kalau sekarang BPN langsung cabut, itu nggak benar, karena BPN bisa dituntut nanti sama yang pegang izin HBG, yang swasta itu,” kata Agus Pambagio, Rabu (10/1/2018).

Agus menjelaskan, izn HGB tersebut dikeluarkan oleh BPN atas permintaan Pemprov DKI. Para pengembang juga melakukan pembangunan berdasarkan regulasi tersebut.

“Dulu kan yang mengajukan izin HGB ini Pemprov DKI, atas permintaan DKI, nah sekarang DKI minta itu dicabut lagi. Nah ini kan bingung jadinya. Padahal proses pemberian HGB itu kan sudah sesuai dengan regulasi dan mekanisme yang ada. Ini bisa jadi bahaya buat BPN, karena nanti BPN yang bisa dituntut,” jelasnya.

Agus juga mengatakan, jika BPN dituntut pemegang izin HGB, maka kemungkinan besar BPN akan kalah. “Kemungkinan besar pasti akan kalah,” katanya.

BPN sendiri memang telah menolak permintaan Pemprov DKI tersebut. BPN juga menyarankan agar Pemprov DKI menggugat pemberian izin HGB tersebut lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). (dai)

LEAVE A REPLY