MK Tolak Uji Materi Ambang Batas Capres dan Cawapres

042b9494-9376-40e0-86d0-38c1f34f85b6_169JurnalPatroliNews JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diajukan sejumlah pihak, salah satunya Partai Idaman.

Uji materi dilakukan karena para pemohon menilai syarat ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Treshold (PT) 20 persen diskriminatif dan berpotensi memunculkan calon presiden tunggal.

“Mengadili, menolak permohonan pemohon,” ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat saat membacakan amar putusan di ruang sidang MK, Jakarta, Rabu (11/1).

Dengan putusan ini, maka partai-partai harus memiliki 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional untuk bisa mengusung calon presiden. Jika tidak, mereka harus tetap berkoalisi guna memenuhi syarat 20 persen kursi tersebut.

Setelah Bang Haji Rhoma, gugatan Ketum PSI Grace Natalie soal ambang batas capres juga ditolak.

Namun Grace dan Bang Haji Rhoma tetap mendapat angin segar dari MK. Gugatan mereka tentang verifikasi parpol pemilu dikabulkan MK. Jadi MK memutus mengabulkan sebagian untuk gugatan Bang Haji dan Grace Natalie.

Beda nasib dengan gugatan Ketua Dewan Pembina ACTA Habiburokhman. Gugatan pengacara ACTA itu tidak diterima oleh MK karena objek gugatannya tidak jelas.

Partai Idaman, Partai Solidaritas Indonesia, dan Partai Perindo menggugat ketentuan ambang batas pencalonan presiden. Partai Idaman menilai pasal tersebut sudah kedaluwarsa karena menggunakan hasil Pemilu 2014 sebagai ambang batas pemilihan presiden pada 2019 yang dilakukan serentak. (dai)

LEAVE A REPLY