Ditangkap KPK, Fredrich Yunadi: Saya Dibumihanguskan

676321_720JurnalPatroliNews JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi. Fredrich mengklaim penahanannya merupakan bentuk menghabiskan profesi advokat yang dilakukan oleh KPK.

“Hari ini saya bisa diperlakukan oleh KPK, berarti semua advokat itu akan diperlakukan hal yang sama,” kata Fredrich setelah diperiksa di gedung KPK, Sabtu (13/1).

Menurut dia, advokat yang sedang menjalankan profesinya tidak bisa dihukum, baik secara pidana maupun perdata. Hal tersebut diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Kemudian, kata Fredrich, UU itu diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26 Tahun 2013 bahwa advokat tidak dapat dituntut.

“Namun, sekarang saya dibumihanguskan,” ujar Fredrich.

“Jadi advokat dikit-dikit (diduga) menghalangi. Kalau saya menang praperadilan, (KPK bilang) oh menghalangi, gara-gara kamu praperadilan kasusnya tidak bisa jalan, dijerat juga nanti kan,” imbuh Fredrich menjelaskan.

Fredrich adalah mantan pengacara terdakwa dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), Setya Novanto. KPK menetapkannya sebagai tersangka yang diduga melakukan obstruction of justice (OJ) atau menghalangi proses penyidikan Setya Novanto.

KPK menduga, Fredrich dan tersangka lain, dokter Bimanesh Sutarjo, bersama-sama memanipulasi data medis setelah Setya Novanto mengalami kecelakaan. KPK juga telah memperoleh bukti, Fredrich memesan satu lantai kamar perawatan VIP di Rumah Sakit Medika, Permata Hijau, sebelum kecelakaan itu terjadi.

Sementara itu, Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pihaknya tidak memukul rata bahwa advokat yang membela tersangka patut disebut menghalangi penyidikan.

KPK mengajak semua pihak untuk tidak menggeneralisasi profesi advokat.

Febri mengatakan, advokat maupun dokter merupakan profesi yang mulia. KPK mengakui banyak advokat yang menjalankan tugasnya sesuai koridor etika profesi.

Banyak juga yang tidak berupaya menghalangi penegak hukum dalam bekerja.

“Karena sebagai pihak yang paham hukum, perbuatan menghalang-halangi penanganan kasus korupsi jelas sekali ada ancaman pidananya,” kata Febri. (dai)

LEAVE A REPLY