IJTI NTB Kecam Sikap Arogan Oknum Aparat Polda Bali Yang Halangi Proses Peliputan

IMG-20171224-WA0006-758x505Jurnalpatrolinews – Mataram, Tindakan menghalang halangi kerja Jurnalis oleh oknum aparat untuk mendapatkan informasi kembali terjadi dan mencoreng iklim kebebasan pers yang selama ini didengungkan.

“Praktik penolakan pada setiap unsur kegiatan kerja jurnalistik yang dilakukan oleh siapapun di lapangan merupakan bentuk pengingkaran terhadap prinsip kebebasan, transparansi dan juga undang undang dasar 1945 sebagai dasar  bernegara,” kata Ketua IJTI NTB, Riadi Sulhi, Jum’at.

Pelarangan peliputan yang dilakukan Oknum aparat Polda Bali, dalam bentuk pelarangan disertai dengan tindakan intimidasi yang dialami dua jurnalis di Bali yakni Wayan Sukarda (Reuters TV) dan Miftahuddin Mustofa Halim (Fotografer Radar Bali) pada hari Kamis (11/1) lalu saat penggerebekan lokasi rumah yang diduga merupakan tempat penampungan ratusan warga asing asal Tiongkok di Desa Kutuh, Kuta Selatan di Jalan Darmawangsa Gang SDN 2 Kutuh No. 1X, dengan mengintimidasi dan tindakan penghapusan foto dari kamera adalah tindakan arogansi yang harus dilawan, karena tidak menghargai  hak dan prinsip kerja jurnalis yang dijamin dalam era keterbukaan informasi saat ini.

Terlebih jika melihat dari kronologis, tindakan peliputan justru dilakukan para jurnalis berdasarkan informasi yang diberikan oleh korps Kepolisian Bali saat itu, sehingga sesuai dengan tugasnya para jurnalis melakukan proses peliputan untuk menghimpun informasi dari peristiwa penggerebekan tersebut, karena merupakan isu yang bagus dalam sudut pandang jurnalistik.

“Menyikapi hal ini IJTI NTB menyatakan sikap mengecam keras tindakan tersebut sebagai bentuk arogansi sikap aparat yang merupakan warisan ‘feodal’ masa lalu yang tidak mengerti prinsip kerja jurnalistik yang telah diatur dalam  pasal 18 ayat (1) UU No 40 tahun 1999 tentang pers yang menyatakan Setiap orang yang melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan tugas jurnalistik,” ujarnya

Ketentuan pasal  4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana dengan ancaman penjara 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

Lebih lanjut, Riadi memaparkan, di pasal yang lain Pasal 4 ayat 3 UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 menyebutkan untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi, dengan didukung oleh pasal 8 UU Pers yang menyebutkan dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.

Untuk itu, kami dari IJTI NTB menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut

1. Mengecam segala bentuk tindakan pelarangan dan arogansi atau tindakan menghalang halangi kerja jurnalistik sebagai bentuk sikap arogan dan ketidakpahaman aparat terhadap prinsip kerja jurnalis yang dilindungi undang undang.

2. Mendesak pihak Polda Bali untuk segera memberikan klarifikasi kepada para awak media dan memproses tindakan oknum aparat tersebut serta diberikan sanksi tegas jika terbukti bersalah melakukan tindakan intimidasi.

3. Mendesak pihak Polda Bali meminta maaf secara institusi terkait tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan oknum aparat

4. Meminta kepolisian di Bali dan di daerah lainnya untuk menghormati kerja jurnalistik wartawan dengan memahami UU Pers yang telah menjadi batasan dan pedoman kerja para awak media di lapangan

5. Mengimbau kawan-kawan jurnalis  dimanapun untuk senantiasa menjalankan tugas jurnalistik secara profesional, dan bermartabat, dengan selalu berpedoman pada UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

LEAVE A REPLY