Tanggapan Yusril Soal Anies Membatalan HGB Reklamasi

400962966JurnalPatroliNews JAKARTA – Pakar hukum tata negara Profesor Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Badan Pertanahan Nasional tak bisa begitu saja menarik atau membatalkan hak guna bangunan yang sudah diterbitkan. Apalagi pembatalan dilakukan berdasarkan permintaan pihak luar.

Dalam hal ini, Yusril ingin meluruskan permintaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang meminta BPN menarik surat hak guna bangunan (HGB) untuk pulau reklamasi C, D, dan G. Permintaan itu tertuang pada surat Nomor 2373/-1.794.2 tertanggal 29 Desember 2017 silam.

Surat itu juga menyebutkan, tanpa adanya raperda tersebut tidak ada pengaturan dari kegiatan yang dilakukan di atas lahan hasil reklamasi.

Menurut Yusril, yang pernah menjabat Menkumham, kedua raperda tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk membatalkan sertifikat HGB Pulau C, D, dan G. Maka dia setuju dengan jawaban Menteri Sofyan bahwa Badan Pertanahan Nasional sudah bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku saat menerbitkan sertifikat HGB.

Sebab, sertifikat HGB hanya bisa dikeluarkan jika sudah ada persetujuan dari pemilik hak pengelolaan lahan (HPL), yaitu pemerintah DKI Jakarta.

“Enggak mungkin (HGB) dikeluarkan tanpa persetujuan yang punya HPL. Sekarang yang punya HPL malah minta HGB dibatalkan karena belum ada Perda Zonasi.”

Yusril mengatakan, apabila BPN membatalkan sertifikat pulau reklamasi tersebut, pengembang yang terlibat dalam perjanjian reklamasi bisa menuntut dan menang di pengadilan.

“Berdasarkan pengalaman saya, BPN itu selalu kalah di pengadilan kalau membatalkan secara sewenang-wenang soal sertifikat itu. Bukan hanya BPN, Pemprov DKI juga bisa dituntut karena akan dianggap wanprestasi,” ujar dia.

Dalam surat itu, Pemprov DKI memohon agar BPN mengembalikan seluruh dokumen yang telah diserahkan Pemprov DKI terkait perizinan reklamasi.

Anies mengirimkan surat tersebut karena menilai ada prosedur yang salah yang telah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya dalam proses perizinan reklamasi.

“Maka, kami akan lakukan Perda Zonasi dulu baru atur soal lahan dipakai untuk apa. Ini perdanya belum ada, tapi sudah keluar HGB. Ini urutannya enggak betul,” ujar Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (9/1/2018). (dai)

LEAVE A REPLY