Waw…Bupati Cantik SWM di Pecat. Pergi ke Luar Negeri Tanpa izin

Sri Wahyuni Manalip
Sri Wahyuni Manalip

JurnalPatroliNews-Manado – Sangsi tegas diberikan Kepada Bupati  Talaud Sri Wahyuni Manalip (SWM)  Akibat pergi ke luar negeri tanpa izin. Bupati Cantik SWM  diberhentikan sementara dari jabatannya oleh gubernur dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Posisinya digantinya oleh Wakil Bupati Petrus Tuange yang ditunjuk sebagai Plt Bupati.

Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Steven Kandouw yang didampingi Kepala Biro Pemerintahan dan Humas, Jemmy Kumendong menyerahkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo terkait penunjukan sebagai Plt Bupati Kepulauan Talaud kepada Simon, pada Jumat, (12/1)

Wagub Sulut dalam arahannya meminta agar Plt Bupati Talaud  senantiasa menjaga stabilitas keamanan serta terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi karena saat ini sedang memasuki Pilkada. Ia juga mengingatkan agar masalah keamanan terus dijaga dan ditingkatkan.

“Tetap jaga solidaritas dan pelayanan kepada masyarakat dan secara umum untuk kita semua agar hal ini menjadi yang pertama dan yang terakhir, karena jangan lagi hal yang seperti ini terjadi lagi,” ujar Steven.

Dia menyampaikan keputusan pemberhentian Bupati Talaud merupakan peringatan bagi kepala daerah lain agar tidak melanggar aturan yang ada. Hal itu direspon Simon dengan berjanji untuk meneruskan roda pemerintahan agar berjalan seperti biasa dan meneruskan semua program untuk kemajuan dan pembangunan.

“Apa yang telah dipercayakan kepada saya tentunya ini harus menjadi tanggung jawab yang harus di jalankan sesuai dengan perintah Undang-Undang,” ujar dia.

Sebelumnya, tim investigasi dari Kemendagri atas laporan Gubernur Sulut, menemukan bahwa Bupati Talaud telah melakukan perjalanan dinas luar negeri dan tidak pernah mengajukan izin kepada Gubernur dan Mendagri.

Sebagaimana diatur dalam Permendagri 29 Tahun 2017 tentang izin luar negeri dan UU 23 Tahun 2014 Pasal 76 ayat 2 menyatakan, kepala daerah yang akan melakukan perjalanan keluar negeri harus meminta izin ke Kemendagri. Jika tidak, kepala daerah bersangkutan akan dinonaktifkan.(**)

LEAVE A REPLY