Persetujuan Renville Perjuangan Diplomasi Indonesia Sebagai Pilar Sejarah Nasional

22555255_416381108759799_8555548062238624501_nMemahami Arti Dan Makna Peristiwa Sejarah Guna Memperteguh Arah Biduk Kehidupan Bangsa Indonesia

Oleh : Eko Ismadi

Tanggal 17 Januari 1948 Persetujuan Renville ditandatangani, yang berarti di dalam bulan Januari ini ada dua peristiwa sejarah yang terjadi dalam kehidupan bangsa Indonesia untuk patut dikenang yakni peristiwa Malari dan Persetujuan Renville. Mengapa kita sebut pilar sejarah nasional? Karena Persetujuan Renville membuka pintu bagi peranan Amerika dalam perjuangan bangsa Indonesia.

Sejarah dalam kehidupan bangsa Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, masih belum sepakat dengan bentuk negara, dasar, ideologi, dan sistim pemerintahan. Oleh karena itu kelompok bangsa tersebut kemudian melalui Belanda ingin mengubah sesuai dengan keinginan mereka. Kondisi ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk melemahkan perjuangan bangsa Indonesia baik melalui perjuangan bersenjata dan perjuangan diplomatik. Salah satu bentuk dan metode yang dilakukan Belanda adalah dengan mengadakan perundingan dan persetujuan, yang kita kenal dengan Renville.

Dari Persetujuan Renville ini banyak menimbulkan pertentangan dalam perjuangan bangsa Indonesia. Karena hasil persetujuan ini dinilai sangat melemahkan perjuangan dan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Namun Soekarno sebagai Presiden memaknainya justru merupakan kekuatan diplomatik perjuangan yang memperkokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia. Karena Soekarno memanfaatkan kekuasaan Indonesia secara de facto dan wilayah Indonesia secara legalitas dan dukungan Internasional melalui peranan Amerika di PBB. Yang kemudian dilanjutkan peranan Amerika di Papua dengan Freeportnya setelah Indonesia berdaulat.

Perlu untuk di Kenang. Jasa pahlawan selayaknya untuk dikenang dan dihargai, apapun bentuknya dan apapun metode pasti memiliki manfaat bagi perjuangan bangsa Indonesia. Memang kita tidak menutup mata bahwa Persetujuan Renville banyak menimbulkan kesulitan dan permasalahan namun kesulitan yang ditimbulkannya justru mempercepat penyelesaian konflik politik dan konflik bersenjata dengan Belanda.

SEJARAH PERSITIWA.

Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral USS Renville, yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 dan ditengahi oleh Komisi Tiga Negara (KTN), Committee of Good Offices for Indonesia, yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Perjanjian ini diadakan untuk menyelesaikan perselisihan atas Perjanjian Linggarjati tahun 1946. Perjanjian ini berisi batas antara wilayah Indonesia dengan Belanda yang disebut Garis Van Mook.

Latar Belakang. Belanda menduga akan dapat memaksakan kehendak yang dijadikan untuk memecahkan kebuntuan dan kemacetan dalam perundingan dengan Indonesia. Optimistis sikap Belanda melakukan berbagai perundingan salah satu Persetujuan Renville, namun Belanda bukan mengharapkan hasil perundingan tetapi justru akibat yang ditimbulkan antara lain adanya perpecahan dalam perjuangan Indonesia dan mengumpulkan kekuatan militer Indonesia dalam wilayah kecil yang mudah dikuasai juga mudah diketahui gerakannya.

Tetapi kenyataan justru berakibat lain karena Persetujuan Renville tidak menimbulkan permasalahan oleh karenanya Belanda membatalkan secara sepihak perjanjian itu dan tidak hanya membatalkan saja tetapi menindak lanjutinya dengan melakukan serangan bersenjata kepada Ibukota Indonesia Yogyakarta. Alih alih Indonesia menyerang dan bertekuk lutut pada Belanda sebaliknya Belanda justru menimbulkan aksi internasional yang mengakibatkan Belanda terlempar akibat kerasnya pukulan bagi kedudukannya di Indonesia.

Delegasi. Yang hadir pada perundingan Renville, delegasi Indonesia diwakili oleh Amir syarifudin sebagai ketua, Ali Sastroamijoyo, H. Agus Salim, Dr.J. Leimena, Dr. Coatik Len, dan Nasrun, delegasi Belanda diwakili oleh R.Abdul Kadir Wijoyoatmojo sebagai ketua, Mr. H..A.L. Van Vredenburg, Dr.P.J. Koets, dan Mr.Dr. Chr.Soumokil, dan delegasi PBB yang dipimpin Amerika dan bertindak sebagai mediator diwakili oleh Frank Graham sebagai ketua, Paul Van Zeeland, dan Richard Kirby.

Isi perjanjian. Belanda hanya mengakui Jawa tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia, disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Yang terkenal pada masa itu dikenal dengan satu wilayah yang disebut dengan Negara Pasundan.

Pasca perjanjian. Sebagai hasil Persetujuan Renville, pihak Republik harus mengosongkan wilayah-wilayah yang dikuasai TNI, dan pada bulan Februari 1948, Divisi Siliwangi hijrah ke Jawa Tengah. Divisi ini mendapatkan julukan Pasukan Hijrah oleh masyarakat Kota Yogyakarta yang menyambut kedatangan mereka.

PEMIKIRAN BELANDA DALAM PERSETUJUAN RENVILLE

Belanda menginginkan dengan persetujuan Linggarjati Dan Renville akan dapat dijadikan sebagai sarana dan mengubah pendapat dunia bahwa konflik Indonesia dengan Belanda adalah bagian dari masalah dalam negeri Indonesia. Langkah yang diambil oleh Belanda dengan memasukan Indonesia menjadi urusan Kementerian Seberang Lautan, kemudian menyebut utusan perundingan tidak lagi delegasi tetapi merubahnya dengan komisi.

Utusan Diplomatik Belanda di PBB juga berusaha menciptakan opini internasional dengan segala dalil khayalnya. Namun usaha ini kembali Belanda mengalami kegagalan karena PBB justru berpendapat lain, ketika Belanda melancarkan diplomasi untuk mencari dukungan PBB menganggap dan menilai Persetujuan Renville merupakan konsep pemecahan masalah yang dapat dijadikan penengah dan harus dapat segera di intensipkan, guna menyelesaikan masalah Indonesia sesegara mungkin.

PERSETUJUAN RENVILLE BAGI INDONESIA

Setelah Persetujuan Renville kemudian PBB mulai ikut melibatkan diri dalam penyelesaian konflik antara Belanda dengan Indonesia. Pada tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan resolusi gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia. Dewan Keamanan mengeluarkan resolusi yang diusulkan Amerika Serikat bahwa Dewan Keamanan akan menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda secara damai dengan membentuk Komisi Tiga Negara yang terdiri dari Belgia yang dipilih oleh Belanda, Australia yang dipilih oleh Indonesia, dan Amerika Serikat yang disetujui kedua belah pihak.

Gubernur Jendral Van Mook dari Belanda memerintahkan gencatan senjata pada tanggal 5 Agustus. Pada 29 Agustus 1947, Belanda memproklamirkan Garis Van Mook yang membatasi wilayah Indonesia dan Belanda. Republik Indonesia menjadi tinggal sepertiga Pulau Jawa dan kebanyakan pulau di Sumatra, tetapi Indonesia tidak mendapat wilayah utama penghasil makanan. Blokade oleh Belanda juga mencegah masuknya persenjataan, makanan dan pakaian menuju ke wilayah Indonesia.

Dengan terciptanya Garis Van Mook dan sebagai hasil Persetujuan Renville, pihak Republik harus mengosongkan wilayah-wilayah yang dikuasai TNI. Hingga akhirnya pada bulan Februari 1948, Pasukan TNI yang ada di Jawa barat dari Divisi Siliwangi harus hijrah ke Jawa Tengah. Divisi ini mendapatkan julukan Pasukan Hijrah oleh masyarakat Kota Yogyakarta yang menyambut kedatangan mereka.

Di pihak lain Jawa Barat dengan Persetujuan Renville justru mempopulerkan perjuangan pemberontakan Kartosuwiryo. Dengan sikap yang memunculkan perpecahan di dalam perjuangan bangsa Indonesia justru mendapat angin dari Belanda sehingga bebas untuk melakukan aksi. Kartosuwiryo kemudian mendirikan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia atau DI/TII dan menyatakan berdirinya Negara Islam Indonesia atau NII.

KECERDASAN DIPLOMATIK SOEKARNO

Belanda sangat kecewa dengan hasil Perundingan Renville ternyata tidak menimbulkan permasalahan yang berarti karena yang wilayah menyatakan diri berpisah dengan Indonesia di Jawa Barat yakni pemberontakan Kartosuwiryo yang menyatakan Indonesia sudah kalah dan Bubar tidak ada lagi Indonesia.

Kekecewaan Belanda ditunjukkan dengan membatalkan secara sepihak gencatan senjata yang telah dilakukan dan melakukan penyerangan kepada Ibu kota Yogyakarta, yang disertai penangkapan Soekarno Hatta Oleh Belanda. Semula Belanda mengira bahwa perjuangan Indonesia sangat bergantung pada Figur dan Kecerdasan Bung Karno saja. Ternyata analisa Belanda itu salah karena walaupun Soekarno sudah tidak ada berada di Yogyakarta, pemerintahan Indonesia tetap ada.

Dengan tertangkapnya Soekarno tidak sedikit yang mencibirkan dan menganggap kepemimpinan Soekarno pada masa itu sangat lemah. Sekalipun pada awalnya Perjanjian Renville memberikan berbagai kesulitan bagi perjuangan bangsa Indonesia tetapi popularitas dan dukungan pemerintah Indonesia semakin kokoh dan kuat.

LANGKAH MAJU BAGI KEDAULATAN INDONESIA

Sekalipun muncul tertib hukum negara Indonesia yang baru. Belanda tidak berhasil mengakhiri keberadaan Republik Indonesia. Sebaliknya PBB kembali mengeluarkan kritik tajam terhadap perilaku militer di Indonesia. Sementara dalam kondisi kacau ini negara federal yang dibentuk Belanda selalu aktif mengadakan perundingan guna mewujudkan negara RIS. Namun niat untuk membentuk negara federal mendapat tantangan dari peserta karena tujuan rapat bukan untuk membentuk negara RIS tetapi ingin membentuk pemerintahan Indonesia sementara.

Atas usulan negara Kanada menjadikan peranan PBB bertambah besar dan sangat berpengaruh. Kemudian dibentuklah suatu komisi khusus untuk menangani permasalahan Indonesia, yang diwujudkan dengan dikeluarkannya resolusi Dewan Keamanan PPB pada tanggal 28 Januari 1949, yang isinya agar segera diadakan perhentian permusuhan antara Indonesia dan Belanda, juga dikembalikannya pemerintahan Indonesia di Yogyakarta.

Dengan adanya Agresi Militer Belanda II yang dilancarkan Belanda mendapat kecaman dan reaksi dari Amerika Serikat dan Inggris, serta Dewan PBB. Untuk menghentikan permusuhan ini selain ada resolusi PBB juga diadakan perjanjian Roem Royen yang merupakan perjanjian yang dilakukan oleh pihak Indonesia dengan pihak Belanda, yang terjadi pada tanggal 14 April 1949 dan proses penandatanganan tanggal 7 Mei 1949 yang bertempat di Hotel Des Indes, Jakarta.

Keberhasilan membawa permasalahan antara pihak Indonesia dan pihak Belanda ke meja perundingan merupakan inisiatif komisi PBB untuk Indonesia. Perundingan Roem Royen, pihak Republik Indonesia memiliki pendirian mengembalikan pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta merupakan kunci sebuah perundingan selanjutnya.

Perundingan ini juga terasa istimewa karena Indonesia diperkuat dengan hadirnya Drs Moh Hatta dan juga Sri Sultan HB IX. Karena Kedatangan Sri Sultan HB IX untuk mempertegas pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta.

Dampak perjanjian Roem Royen yaitu setelah perjanjian tersebut kembalinya Sukarno dan Hatta ke Yogyakarta setelah diasingkan. Yogyakarta sebagai ibukota sementara dari Republik Indonesia, kemudian penyerahan mandat Sjafruddin Prawiranegara sebagai presiden PDRI atau Pemerintahan Darurat Republik Indonesia kepada Ir Soekarno. Dengan adanya gencatan senjata Belanda dan Indonesia, kemudian diselenggarakan Konferensi Meja Bundar atau KMB yang melahirkan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda.

ARTI DAN MAKNA

Akhir dari belajar sejarah adalah akan memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah takdir Ilahi. Tentu kita sebagai manusia tidak akan dapat menghindar apa yang telah diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi satu hal yang harus kita lakukan untuk menyikapinya bahwa Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu yang tidak bermanfaat kita bangsa Indonesia.

Demikian pula peristiwa Persetujuan Renville harus kita dapat yakini dan pahami bahwa dibalik peristiwa itu ada pembelajaran dan pelajaran hidup bagi kebangsaan yang berguna bagi kehidupan masa sekarang dan masa depan. Pendapat ini akan tumbuh dalam diri kita mana kala kita mau belajar dan mengerti serta memahami sejarah bangsa.

Hikmah dalam sesuatu kejadian pasti ada nilai positif di dalamnya, untuk itu marilah kita belajar dari masa lalu dan menghargainya, karena tanpa belajar dari masa lalu tidak akan kita mendapat inspirasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan, pembanding, dan tolok ukur.

PENUTUP

Tulisan ini harus diakhiri, oleh karena itu ulasannya masih banyak memiliki keterbatasan dan terkesan kurang lengkap. Oleh karena itu masih memerlukan tambahan guna menyempurnakan tulisan ini. Namun sekalipun terbatas tulisan ini akan dapat dijadikan bahan pencerahan untuk memahami sejarah peristiwa Renville.

Peristiwa Perjanjian Renville sebuah peristiwa yang dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan diplomatik bagi perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Semula orang meragukan akan manfaat dari persetujuan ini karena kesulitan yang dihadapi setelah perjanjian ini diberlakukan, akan tetapi di tengah kesulitan tersebut justru Indonesia mendapat peluang untuk menghentikan konflik dengan Belanda dan mendapatkan legalitas serta pengakuan dari negara di dunia termasuk PBB.

Kita patut bersyukur Indonesia memiliki anak bangsa yang bernama Ir.Soekarno. Dibalik sikap pesimis dengan peristiwa Renville, Soekarno mampu mendinamisasikan diplomatik Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dan memiliki kedaulatan sebagaimana yang kita rasakan sekarang ini.

Semoga tulisan ini bermanfaat dan menjadi bahan pencerahan agar bangsa Indonesia lebih hebat dan kuat dalam menghadapi tantangan hidup kebangsaan Indonesia yang lebih komplek. Indonesia tetap lestari, aman, tenang, damai, dan sejahtera.

NKRI HARGA MATI >>>>>>>>> !!!!!

DAFTAR PUSTAKA

  1. Mr. Dr. C. Smit, De Indonesia kwesti (Persoalan Indonesia) Ini buku yang membahas tentang timbulnya sengketa politik antara republic dan Belanda hingga Konferensi Meja Bundar, yang kemudian mengakhiri konflik tersebut, Leiden, Tahun 1952.
  2. J.M. Pluvier, Overzicht van de ontwikkeling van de nationalistische beweging in Indonesie (Sebuah bahasan yang menguraikan tentang Perkembangan Gerakan Nasionalis di Indonesia) dengan menggambarkan tentang kegiatan partai partai politik di Hindia Belanda, S’-Gravenhage, Tahun 1966.
  3. Achmad Soebardjo Djojodisoeryo S.H., Kesadaran Nasional-Sebuah Autobiografi, Gunung Agung, Jakarta, Tahun 1978.
  4. Ali Sastroamidjoyo, Tonggak tonggak Di Perjalananku, PT. Kinta, Jakarta, Tahun 1974.
  5. Adam Malik, Mengabdi Kepada Republik. Adam dari Andallas, Jilid I, Gunung Agung Jakarta 1972.
  6. Bung Hatta Menjawab, Sebuah Wawancara dengan Dr. Z. Yasni, Gunung Agung, Jakarta 1972.
  7. Idrus Nasir Djajadiningrat, The Beginnings of the Indonesian Dutch Negotiations and the Hoge Volume Talks. Monograph Series, Modern Indonesia Project South East Asia Program Department of Far Eastern Studies, Cornell University, Ithaca New York, Tahun 1958.
  8. Ida Anak Agung Gede Agung, Renville (Terjemahan), PT. Pustaka Harapan, Jakarta, Tahun 1991.
  9. Arsip Kementerian Dalam Negeri Indonesia GD8589, No.4, 19, dan 20.

LEAVE A REPLY