MK Tolak Gugatan Hak Angket DPR Terhadap KPK, Teuku Taufiqulhadi: Keputusan yang Tepat

soal-status-hukum-pimpinan-kpk-anak-buah-surya-paloh-bilang-begini_m_167411JurnalPatroliNews JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan terkait hak angket DPR terhadap KPK. Gugatan yang ditolak adalah nomor 36/PUU-XV/2017 yang diajukan Achmad Saifudin Firdaus dan kawan-kawan.

Adapun yang diajukan penggugat untuk diuji oleh MK adalah Pasal 79 ayat (3) Undang-undang nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pasal itu mengatur soal penggunaan hak angket oleh DPR.

“Dalam pokok permohonan, menolak permohonan para pemohon,” kata Ketua MK Arief Hidayat membacakan putusan di Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (8/2).

Wakil Ketua Pansus Angket KPK Teuku Taufiqulhadi mengatakan, pihaknya tidak akan memperpanjang masa kerjanya meski Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi pasal angket yang diajukan sejumlah pegawai KPK. Menurut Taufiqulhadi, putusan mengembalikan tata kelola negara ke jalur yang benar.

“Tidak. Tak kami perpanjang kerja pansus walaupun MK mengatakan KPK itu bagian dari objek pansus angket objek dari pengawasan DPR,” katanya saat dihubungi, Kamis (8/2).

Ia juga menganggap putusan MK hari ini terjadi dalam momen yang tepat, yakni setelah Pansus mengakhiri masa kerjanya. Dengan demikian, kata Taufiqulhadi, tidak ada anggapan bahwa putusan tersebut dicampuri oleh kepentingan DPR.

“Putusan itu momennya juga tepat. Karena misalkan kalau momennya kemarin-kemarin mungkin tidak bagus, karena seakan-akan putusan tersebut dipengaruhi oleh Hak Angket,” ujar anggota Komisi III itu.

Dengan adanya putusan MK itu, ia pun menegaskan DPR tidak akan kembali membuat Pansus Hak Angket terhadap KPK. Namun hal itu bisa saja dilakukan apabila diperlukan.

“Kita kerja bukan atas dasar dendam, atau personal. Bekerja itu adalah bukan atas dasar personal dan kemudian parsial. Bukan bekerja berdasarkan sikap parsial dan kemudian dendam. Jadi tidak ada. Kami tidak pernah berpikir seperti itu,” urainya.

Dikonfirmasi terpisah, Anggota Pansus Angket KPK Masinton Pasaribu menuturkan pihaknya selama ini bekerja melakukan penyelidikan kepada KPK sesuai dengan kewenangan yang dimiliki anggota DPR dalam UU MD3.

Masinton mengungkapkan Pansus akan menggelar rapat untuk membahas putusan MK tersebut dalam waktu dekat.

“Cuman kan kita selama ini menjalankan sesuai kewenangan kita anggora DPR di pansus,” ungkapnya.

Diketahui, MK memutuskan menolak permohonan uji materi yang diajukan sejumlah pegawai KPK terkait pasal hak angket dalam UU MD3. Dengan putusan ini, MK menyatakan hak angket KPK yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat adalah sah. (dai)

LEAVE A REPLY