Polri Wajib Panggil Paksa yang Mangkir Dari Panggilan DPR Dalam Revisi RUU MD3

supratman-andi-agtas-nih2_20160217_164900JurnalPatroliNews JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah menyepakati pasal soal pemanggilan paksa pihak yang akan diperiksa DPR dalam menjalankan tugas pengawasan dalam revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Klausul itu masuk pasal 73 revisi UU MD3. Dalam pasal 73 itu ditambahkan frase ‘wajib’ bagi polisi membantu memanggil paksa pihak mangkir dari panggilan DPR.

Ketua Badan Legislasi DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) revisi UU MD3 Supratman Andi Agtas mengatakan, penambahan frase “wajib” dalam hal pemanggilan paksa salah satunya terinspirasi saat Komisi III memanggil gubernur.

Saat itu gubernur yang dipanggil tak kunjung hadir memenuhi undangan rapat dengar pendapat.

Selain itu, DPR juga melihat polemik Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak bisa menghadirkan lembaga antirasuah tersebut.

“Kemarin itu kan berlaku menyiasati apa yang terjadi bukan hanya dalam Pansus Angket. Itu yang kedua. Tapi ada satu pemanggilan yang dilakukan Komisi III terhadap seorang gubernur yang sampai hari ini tidak hadir di DPR. Itu pemicunya,” kata Supratman usai rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/2).

Selain itu, frasa ‘wajib’ ini juga merupakan jawaban atas pertanyaan Kapolri Jenderal Tito Karnavian soal regulasi pemanggilan paksa objek pengawasan DPR oleh Kepolisian. Pertanyaan ini dilontarkan Tito saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR.

Saat itu, Kapolri merasa bingung ketika dimintai Pansus Angket memanggil paksa KPK yang mangkir memenuhi undangan rapat. Kapolri menyatakan tak ada aturan baku soal pihak yang masuk dalam proses politik di Pansus.

“Kapolri menyatakan bahwa kami tidak berhak memanggil secara paksa karena hukum acaranya di UU MD3 belum jelas. Kita respons saja terhadap yang diminta Kapolri saat rapat kerja dengan komisi III,” tegasnya.

“Saya rasa tidak, karena itu akan dibicarakan diimplementasikan dalam peraturan kepolisian. Intinya, Insya Allah nanti DPR tentunya dengan mitra kerja Komisi III dan Kapolri akan bahas,” ujar Supratman.

“Apalagi ini sudah perintah undang-undang. Bahwa mekanisme pemanggilan paksa itu sudah diatur dan diserahkan ke kepolisian untuk atur mekanisme lanjutan,” kata politisi Partai Gerindra itu. (dai)

LEAVE A REPLY