Pengacara: Zumi Zola Siap Klarifikasi Atas Barang yang Disita KPK

683152_720JurnalPatroliNews JAKARTA – Pengacara Zumi Zola, Muhammad Farizi menyebut kliennya siap mengklarifikasi atas barang-barang yang disita KPK dari kediamannya. Zumi akan kooperatif dengan proses hukum yang berlaku.

“Zumi Zola siap dan bersedia melakukan klarifikasi atas barang-barang dan aset yang didapat dari penggeledahan KPK dengan sejelas-jelasnya,” ujar Farizi di Ariobimo Sentral, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (9/2/2018).

KPK telah menetapkan Zumi Zola sebagai tersangka, pada 24 Januari 2018. Farizi menjelaskan, pada 28 Januari 2018, Zumi Zola menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : S. Prin.Dik-15/Dik.00/01/01/2018 tanggal 24 Januari 2018.

Lalu, pada 31 Januari 2018 hingga 1 Februari 2018 dini hari, KPK melakukan penggeledahan di tiga lokasi penggeledahan yakni, rumah dinas gubernur, vila milik Zumi Zola dan rumah seorang saksi yang tidak disebutkan namanya.

Menurut Farizi, tindakan penggeledahan KPK di rumah dinas Gubernur Jambi dan rumah pribadi orang tua Zumi Zola di Tanjung Jabung Jambi adalah dalam perkara atas nama tersangka Arfan selaku Pelaksana tugas Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi. Begitu pun dengan tindakan penyitaan.

“Berdasarkan berita acara penyitaan tertanggal 31 Januari 2018, penyitaan tersebut adalah dalam perkara atas nama tersangka Arfan,” kata dia.

Menurut dia, saat pembahasan RAPBD sebagian dari anggota DPRD menghendaki memasukan beberapa proyek yang tidak terdapat di dalam RAPBD Provinsi Jambi.

“Melihat hal tersebut,Zumi Zola selaku Gubernur dan beberapa pejabat Pemprov Jambi tidak setuju dengan keinginan anggota DPRD mengingat perubahan tersebut akan melanggar aturan sehingga pembahasan RAPBD tersebut menjadi berlarut-larut,” tuturnya.

Terkait hal itu, Zumi Zola, kata dia, memohon agar didatangkan tim KPK untuk memberikan penyuluhan di Jambi, mengingat saat itu sedang ada tarik-menarik pembahasan RAPBD 2018.

“Permintaan itu direalisasikan dengan datangnya Wakil Ketua KPK Laode M Syarif pada November 2017. Pada kesempatan itu Laode Syarif sempat menyindir Ketua DPRD Jambi agar DPRD tidak mempersulit dalam pembahasan RAPBD,” ungkap Farizi.

Namun, dia menyebut akhirnya ‘uang ketok’ itu tetap diminta hingga akhirnya terjadilah operasi tangkap tangan (OTT) setelah pengesahan APBD Jambi 2018.

Gratifikasi yang diduga diterima Zumi dan Arfan adalah Rp6 miliar. (dai)

LEAVE A REPLY