Fajri Tidak Setuju Jika Dikatakan Putusan MK Memperkuat Posisi Hak Angket, KPK Tak Perlu Khawatir

Fajri1Jurnalpatrolinews – Jakarta,  Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Oce Madril mengatakan hak untuk melakukan penyelidikan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kini dimiliki DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bukan berarti mengintervensi proses hukum yang tengah ditangani. Dalam arti, hak penyelidikan itu hanya terbatas pada masalah pengelolaan semata.

“Angket itu ke depan bisa dilakukan, tapi tidak dalam hal penegakan hukum. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan itu tetap sepenuhnya kewenangan KPK yang tidak boleh diintervensi,” ujarnya Jumat (9/2).

Oce menjelaskan penyelidikan oleh DRP terhadap KPK hanya dapat dilakukan jika terdapat dugaan pelanggaran hukum dalam pengelolaan. Misalnya manajemen harta sitaan, rampasan, manajemen keuangan KPK, maupun kepegawaian.

“Itu bisa diangket. Tapi sepanjang tidak terdapat kesalahan atau pelanggaran, angket tidak bisa dilakukan,” jelasnya.

Selaras dengan Oce, peneliti dari Pusat Hukum dan Kebijakan Indonesia Fajri Nursyamsi juga menyatakan bahwa putusan MK yang mengesahkan KPK sebagai objek angket DPR tidak dapat digunakan sebagai tiket untuk mengintervensi fungsi penegakan hukum KPK.

“Saya tidak setuju jika dikatakan putusan MK memperkuat posisi hak angket, karena hak angket itu tidak bisa digunakan terhadap KPK. Kalau dilihat rekomendasinya, kan (Pansus Angket) sangat terkait dengan kasus e-KTP,” kata Fajri.

Fajri justru beranggapan bahwa putusan ini seharusnya menjadi rujukan untuk menghentikan Pansus Hak Angket DPR terhadap KPK. Karena MK menegaskan tentang ranah KPK yang tidak boleh diintervensi oleh DPR.

“(Jadi) Tidak ada yang perlu dikhawatirkan oleh KPK,” tegasnya.(**/Luk)

LEAVE A REPLY