Mendagri: Politik Uang dan SARA Harus Kita Lawan Bersama

3_1JurnalPatroliNews JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengapresiasi inisiatif deklarasi penolakan politik uang dan politisasi suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan partai politik sebagai peserta. Tjahjo menilai, politik uang dan politisasi SARA dalam kontestasi pilkada harus dihilangkan dari alam demokrasi.

Sebab, dua hal itu dianggap bisa merusak sendi-sendi demokrasi dan menghilangkan nilai-nilai sportivitas dalam sebuah kontestasi.

“Komitmen pemerintah bahwa politik uang dan politik SARA harus kita lawan karena ini merupakan racun demokrasi,” kata Tjahjo dalam ‘Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA untuk Pilkada 2018 Berintegritas’ di Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (10/2).

Karena politik uang dan politisasi SARA tidak hanya merusak demokrasi, tapi juga bakal merusak peradaban.

“Ini bisa merusak peradaban, merusak demokrasi dan bisa menghancurkan sendi-sendi politik kenegaraan,” kata Tjahjo.

Tentu melawan politik uang dan politisasi SARA bukan hanya tugas penyelenggara pemilu seperti Bawaslu. Tapi tanggungjawab semuanya. Semua elemen masyarakat, termasuk media massa mesti ikut menabuh genderang perang terhadap racun demokrasi dan perusak peradaban.

“Politik uang dan masalah SARA harus dan wajib kita lawan bersama. Tentunya semua media, semua elemen masyarakat harus melawan,” katanya.

Terkait netralitas aparat dalam Pilkada, Tjahjo percaya Panglima TNI dengan seluruh jajarannya bisa menjaga netralitas. Tjahjo yakini itu. Begitu juga dengan kepolisian. Termasuk Tjahjo juga yakin, Bawaslu telah siap melakukan pengawasan dalam proses pemilihan. Pun KPU, sebagai pihak penyelenggara Pilkada. Tidak lupa, Tjahjo sempat menyinggung arahan Presiden terkait Pilkada.

“Arahan bapak presiden kepada saya hanya 4 hal, pertama dalam konsolidasi demokrasi ini mari kita tingkatkan partisipasi politik masyarakat. Dan kami yakin di Pilkada serentak tahun ini yang aromanya membaur dengan aroma Pilpres, tingkat partisipasi politiknya sudah bisa ditargetkan diatas 78%,” katanya.

Tjahjo menjelaskan upaya konsolidasi demokrasi yang tengah digalakkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah meningkatkan partisipasi masyarakat untuk hadir ke bilik suara saat Pilkada digelar.

“Dalam konsolidasi demokrasi, KPU sejak 2015 sudah mencanangkan 70% partipasi politik masyarakat. Pada 2017 sudah mencapai sekitar 74%. Dan kami yakin di Pilkada serentak nanti yang aromanya berbaur dengan Pileg dan Pilpres, tingkat partisipasinya akan lebih dari 78%,” papar pria kelahiran Surakarta, Jawa Tengah itu. (dai)

LEAVE A REPLY