Wasekjen PD: Mirwan Mengarang Cerita Soal SBY dan e-KTP

oKC2lj7EsNJurnalPatroliNews JAKARTA – Partai Demokrat membantah keterangan Mirwan Amir dalam sidang perkara korupsi KTP elektronik atau e-KTP. Demokrat menuding pernyataan Mirwan tentang Susilo Bambang Yudhoyono adalah kebohongan publik.

Menurut Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsudin, mustahil SBY sebagai Presiden maupun Ketua Umum Partai menemui seseorang tanpa agenda yang jelas, apalagi membahas proyek e-KTP.

“Pak SBY, jangankan sebagai presiden, sebagai ketua umum partai, bahkan sebagai presiden dan ketua umum partai, fungsionaris partai, jelas manakala bertemu dengan siapa pun ada agendanya,” kata Didi di Jakarta pada Sabtu (10/2).

Menurut Didi, hal ini karena pernyataan Mirwan adalah kebohongan dan disampaikan sebagai bentuk pembohongan kepada publik. Kuasa Hukum SBY itu menegaskan tidak ada pertemuan antara SBY dan Mirwan membahas proyek KTP-el.

“Sangat menyayangkan saudara Mirwan Amir bisa ngarang-ngarang cerita yang seolah bertemu SBY tersebut. Jelas ini pembohongan publik yang sangat tak bisa dipertanggungjawabkan,” kata Didi.

Setiap agenda SBY, kata Didi, pasti ada saksi dan rekamannya. Sebab SBY tertib administrasi meski sudah tak menjabat presiden. Pertemuan yang disebutkan Mirwan Amir itu tak ada bukti maupun saksi sehingga jelas itu cerita rekaan belaka.

Terlebih saat itu, jabatan SBY sebagai presiden membuat semua orang tidak dapat dengan mudah bertemu.

“Pada saat itu kan ketum partai bukan SBY dan pak SBY sebagai Presiden RI. apalagi sebagai Presiden Indonesia Tentu orang untuk bertemu nggak segampang itu. Pasti ada surat permohonan lalu agenda jam tanggal dan sebagainya ini kan clear. tidak seenteng itu sehingga menjadi polemik ramai yang disampaikan Mirwan Amir,” kata Didi.

Tanggapan Didi Irawadi itu berkaitan dengan keterangan Firman Wijaya, pengacara Setya Novanto dan Mirwan Amir. Firman mengonfirmasi perihal kaitan proyek e-KTP senilai Rp5,9 triliun itu dengan pemenangan Pemilu 2009. Mirwan yang mendapat pertanyaan lantas mengaku proyek e-KTP memang program pemerintah saat dipimpin oleh SBY.

“Memang itu (proyek e-KTP) program dari pemerintah. (Waktu itu presidennya) Susilo Bambang Yudhoyono,” kata Mirwan.

Saat itu dia mendapatkan masukan atau saran dari rekannya, Yusnan Solihin, seorang pengusaha, bahwa proyek e-KTP bermasalah. Hal itu kemudian dilaporkan oleh Mirwan Amir kepada SBY.

“Iya (disampaikan langsung ke SBY). Di Cikeas (kediaman SBY),” katanya.

Namun, menurut Mirwan, SBY saat itu tidak menggubris permasalahan e-KTP. SBY justru meminta kepada Mirwan untuk terus melanjutkan proyek yang merugikan negara sebesar Rp2,3 triliun itu.

“Tanggapan SBY, bahwa ini menuju pilkada, bahwa proyek ini harus diteruskan,” ujarnya.

(dai)

LEAVE A REPLY