PPP dan Nasdem Walkout, DPR Sahkan RUU MD3 Jadi Undang-Undang

9e46bdec-eee0-4d33-8e8e-7ee557605d39_169JurnalPatroliNews JAKARTA – DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) pada rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini, Senin (12/2).

Sebelum revisi undang-undang tersebut disahkan, dua fraksi yakni Fraksi PPP dan Fraksi Partai Nasdem sempat memprotes lewat interupsi. Nasdem bahkan walk out dari rapat tersebut.

“Kami minta pimpinan DPR menawarkan kembali untuk menunda pengesahan revisi Undang-Undang MD3 sore hari ini,” kata Ketua Fraksi Partai Nasdem Johnny G Plate saat rapat paripurna.

Hal senada disampaikan Sekjen PPP Arsul Sani. Ia menilai revisi Undang-Undang MD3 kali ini berpotensi digugat di Mahkamah Konstitusi (MK) lantaran melanggar norma yang telah diputuskan.

pengesahan RUU MD3 menjadi UU dihadiri Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sebagai perwakilan pemerintah, dan 286 dari 560 anggota DPR. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon juga ikuti Ketua DPR Bambang Soesatyo, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, dan Wakil Ketua DPR Agus Hermanto.

“Apakah RUU perubahan ke-2 atas UU Nomor 17/2014 tentang MD3 bisa disahkan menjadi Undang-Undang,” tanya Fadli kepada peserta sidang paripurna.

“Setuju,” jawab peserta sidang.

“Terima kasih,” jawab Fadli seraya mengetuk palu sidang tanda disahkannya UU tersebut.

(dai)

 

 

LEAVE A REPLY