Kritisi Dugaan Korupsi Lahan Kampung Budaya Via Media, Tiga LSM Gruduk Kejari Karawang

WhatsApp-Image-2018-02-12-at-2.05.34-PM1.jpeg 2Jurnal Patroli News-Karawang,  Statements pejabat Kejaksaan Negeri Karawang menyoal pernyataan telah adanya bukti mark up dalam proses pembelian lahan kampung budaya Kecamatan Teluk Jambe Timur oleh penyelidikan intelijennya yang dilansir sejumlah media cetak dan online pekan kemarin, sontak membuat gaduh opini publik setempat dan berbuntut panjang .

Pasalnya, statement pejabat kejaksaan Karawang tersebut menyinggung keterlibatan posisi pejabat pratama sebuah dinas pemda setempat.

Situasi itu lalu dijawab dengan digruduknya Kejari Karawang oleh ratusan massa warga ,Senin ( 12/2/2018).

Tiga kekuatan LSM berbasis massa asal LSM.LASKAR NKRI, FB.LASKAR MERAH PUTIH dan LSM.KOMPAK hadir bersamaan di Kejaksaan Negeri Karawang guna mensupport Kajari dan jajarannya menyoal transparansi penegakkan hukum yang bersih dan berwibawa di Karawang.

“Jika benar sudah cukup bukti, masuk unsur tindak pidana korupsi dalam proses pembelian lahan kampung budaya yang dibeli pemda Karawang tahun 2013 lalu, kami minta Kajari Karawang segera menetapkan dan menahan tersangka pelaku kejahatannya, namun sebaliknya, jika kejaksaan tidak bisa membuktikan sesuai prosedur hukum, maka, tegas kami mintakan, agar soal kampung budaya ini tidak dipaksakan, tandas Ketua FB.Laskar Merah Putih Markas daerah Kabupaten Karawang H.Awandi Sirodz dalam audiens di aula Kejaksaan Karawang Senin siang.

Dikesempatan yang sama, Ketua Umum LSM.LASKAR NKRI M.E.Suparno alias Uwa menandaskan, organisasi dipimpinnya,sepenuhnya mendukung penegakan supremasi hukum diwilayah hukum NKRI, dan khususnya diKabupaten Karawang , kota asal dimana LSM ini dibentuk dan mendirikan Markas Besarnya.

Terkait statements pejabat kejaksaan Karawang menyoal tudingan dugaan korupsi mark up proses pembelian lahan kampung budaya tahun 2013 sebagaimana dilansir sejumlah media online maupun cetak, Suparno meminta agar Kejaksaan Negeri Karawang ,Kejaksaan Tinggi Jabar dan Kejaksaan Agung , serius membuktikan tudingannya dan tidak asal bicara .

Senada pernyataan H.Awandi Sirodz dan Suparno,  Ketua Umum LSM. KOMPAK Ahmad Mukron meminta, agar Kajari Karawang tidak takut membrangus korupsi di wilayahnya.

“Kami mendesak Kajari Karawang ,segera menuntaskan tudingan korupsi pembelian lahan kampung budaya secara profesional ,kemudian segera menetapkan tersangkanya dari para pihak terlibat tindak kejahatan korporasi, dan menahan mereka, ujar Mukron.

Mensikapi harapan pengunjuk rasa, Kajari Karawang mengaku, jika pihaknya terkendala intervensi petinggi pemda setempat dalam penyelidikan perkara ditanganinya, hingga kemudian sesuai perintah atasannya, persoalan kampung budaya kini dialihkan penanganannya Kejaksaan Tinggi Bandung, ungkap Sukardi.

Menimpali pernyataan Kajari, kasi pidsus kejari setempat berujar, alasan lain hingga persoalan kampung budaya dialihkan ke kejati, karena kejaksaan Karawang hanya tangani perkara yang merugikan negara maksimal 5 milyar rupiah, sementara untuk kampung budaya diperkirakan kerugian negaranya lebih 5 milyar rupiah, urai Deni.

Memungkas pernyataannya, Sukardi meminta, ketiga LSM yang menyambanginya itu, turut mengawal soal kampung budaya hingga ke Kejaksaan Agung.

“Kami minta,rekan-rekan LSM yang saat ini hadir bersama kami, dapat mengawal soal kampung budaya ini hingga ke Kejaksaan Agung, karena kami telah sampaikan laporannya apa adanya, pinta Sukardi.

Ditemui terpisah, kaitan dugaan korupsi kampung budaya ini, pengacara ternama wilayah setempat H.Asep Agustian,SH,MH menandaskan, statements Kajari Karawang Sukardi dimedia dengan Sabrul Iman pejabat kasi intel yang kabarnya sekarang di nonjobkan, itu sungguh prematur !!!,ujar Asep Agustian dengan nada tinggi.

“Kalau Kajari bilang, ada operasi intelijen dilakukan pihaknya dalam soal pembelian lahan kampung budaya, hingga kemudian membuktikan terjadinya kerugian negara sekian milyar rupiah dari akibat proses pembelian tanah kampung budaya tersebut, lalu darimana hitungan itu didapatkannya, sudahkah Badan Pemeriksa Keuangan menghitungnya secara pasti kemudian melaporkannya kepada kejaksaan Karawang.

kesemuanya harus melalui mekanisme pasti dan tidak asal bicara, apalagi hingga dilansir sejumlah media dan menjadikan suasana tidak pasti, tandas Asep Agustian di kantornya Senin petang. (PRI)

LEAVE A REPLY