Revisi UU MD3 Disahkan, Pengkritik DPR Bisa Dipidana

bambang-soesatyoJurnalPatroliNews JAKARTA – Senin, 12 Februari 2018 kemarin, DPR melalui rapat paripurna resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3).

Revisi UU MD3 disahkan dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

UU MD3 yang salah satunya mengatur tentang imunitas anggota DPR ini dinilai sebagai UU yang antikritik, sebab dalam salah satu pasal, terdapat poin yang menyebutkan bahwa MKD diperbolehkan untuk mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang merendahkan DPR, baik lembaga maupun perseorangan.

Adapun pasal tersebut adalah pasal 122 huruf K. Bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyampaikan bahwa revisi UU MD3 sudah sesuai dengan tata tertib dan ketentuan yang berlaku. Bahkan, sebelum disahkan sudah melalui proses pembahasan bersama dengan Pemerintah, termasuk Pasal 122 tentang upaya merendahkan kehormatan parlemen.

“Kalau ada pihak-pihak yang tidak puas, dapat mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Negara yang berhak menentukan suatu Undang-undang bertentangan atau tidak dengan Konstitusi,” jelas Politikus Partai Golkar, Selasa (13/2).

“Pasal 122 tentang kritik terhadap parlemen, itu wajar mengingat di beberapa negara ada pasal sejenis yakni untuk menjaga kewibawaan lembaga negara seperti di peradilan (contempt of court) dan di DPR RI atau contempt of parliament,” jelas mantan ketua Komisi III DPR RI itu.

Pasal kontroversial lainnya adalah pasal 245 yang berisi aturan tentang pemeriksaan anggota DPR harus melalui izin Presiden setelah melalui pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Bamsoet menegaskan bahwa kewenangan MKD itu hanya berupa pertimbangan dan tidak bertujuan untuk menggagalkan suatu proses hukum.

“Saya balik bertanya, mempertimbangkan itu suatu keharusan bukan? Untuk menggagalkan suatu pemeriksaan, nggak kan?” kata Bamsoet. (dai)

 

LEAVE A REPLY