15 Fintech Telah Terdaftar di Bank Indonesia Per Maret 2018

BI_peluncuran_Fintech_3JurnalPatroliNews JAKARTA – Bank Indonesia (BI) menyatakan sebanyak 15 perusahaan penyelenggara Teknologi Finansial (Financial Technology/ Fintech) terkait sistem pembayaran telah terdaftar di BI hingga akhir Maret 2018.

Jumlah tersebut lebih kecil dari jumlah perusahaan yang mendaftar sejak Januari 2018 lalu, yakni 20 perusahaan.

Sebelumnya, pedoman pelaksanaan pendaftaran, penyampaian informasi dan pemantauan penyelenggara fintech telah diatur dalam Peraturan BI Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggara fintech.

Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Onny Widjanarko mengungkapkan BI tidak mewajibkan penyelenggara fintech terdaftar di BI.

Onny merinci 15 perusahaan yang terdaftar antara lain, PT Cashlez Worldwide Indonesia dengan produk/aplikasi Cashlez Mpos, PT Dimo Pay Indonesia (Pay by QR), PT Sprint Asia Teknologi (Bayarind Payment Gateway), PT Toko Pandai Nusantara (Toko Pandai), PT Moneta Digital Internasional (Yook Pay).

Selanjutnya, PT Money Guru Indonesia (Halo Money), PT Virtual Online Exchange (Duithape), PT Mitra Pembayaran Elektronik (Saldomu), PT Gapura Data Kreasi (Disitu), PT Achilles Financial Systems (PajakPay).

Berikutnya, PT Wallezz Finansial Teknologi (Wallez), PT Trusting Social Indonesia, PT Netzme Kreasi Indonesia (Netzme), PT Mareco Prima Mandiri (Mareco-Pay), PT Inti Prima Mandiri Utama (iPayme).

Satu di antaranya akan menjalani regulatory sandbox atau tahap uji coba selama enam bulan. Namun, Onny menyebut lamanya masa uji coba dapat bertambah jika dibutuhkan.

“TokoPandai itu memberikan layanan aplikasi business to business dengan satu platform pembayaran, jadi masyarakat misalnya kalau mau bayar ke Unilever ataupun ke Gudang Garam tinggal pakai itu saja dengan satu harga,” kata Direktur Eksekutif, Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Onny Widjanarko di Jakarta, Senin (2/4).

Regulatory sandbox adalah suatu ruang uji coba terbatas yang aman untuk menguji penyelenggara fintech, termasuk produk, layanan, teknologi dan/atau model bisnis lainnya. Tujuan program ini adalah untuk memberi ruang bagi penyelenggara fintech untuk memastikan bahwa produk, layanan, teknologi dan/atau model bisnisnya telah memenuhi kriteria regulator.

TokoPandai ini akan dikaji lebih jauh dalam 6 bulan dalam regulatory sandbox. Setelah itu, perusahaan akan diarahkan untuk mengurus perizinan lanjutan yang sesuai.

“Misalnya ada yang mendaftar, ternyata dia termasuk dompet elektronik, jadi sudah ada perizinannya. Jadi, diarahkan ke perizinan,” ujar Onny.

Sementara itu, 10 perusahaan teknologi finansial (fintech) lain yang gagal mendaftar akan diminta melengkapi dokumen-dokumen yang menjadi syarat. Mereka dapat mendaftar kembali pada tahapan pendaftaran kedua yang akan dibuka bulan ini. (dai)

LEAVE A REPLY