DKP3A Kaltim Berharap Layanan Kependudukan Berbasis Aplikasi Diterapkan Di Kaltim

IMG-20180409-WA0002Jurnalpatrolinews – Samarinda, Pemanfaatan data kependudukan dipahami sebagai aktivitas pemberian hak akses atas data kependudukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada lembaga pengguna dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, penelitian, perencanaan pembangunan, dan atau penegakan hukum.

Kementerian Dalam Negeri mendelegasikan kewenangan pemanfaatan data kependudukan kepada Dirjen Dukcapil, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan skala kewenangannya. Ada 3 jenis pemanfaatan data penduduk, yaitu pertama data agregat, meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Kedua, pemadanan/penyandingan/pencocokan data. Ketiga,  akses data penduduk   by name, by address, by NIK

 Kepala DKP3A Kaltim Halda Arsyad, saat melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Dinas Kependudukan Jatim dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Kamis (29/3), mengungkapkan tujuan Kunker ini untuk meningkatkan wawasan dan motivasi aparatur penyelenggara berkaitan dengan tugas-tugas penyelenggara administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di daerah.

 “Khususnya berkaitan dengan pemanfaatan data kependudukan bagi OPD di daerah, dan untuk melihat secara langsung proses pelayanan dan inovasi yang dilakukan untuk mempercepat cakupan kepemilikan dokumen kependudukan di Provnsi Jawa Timur agar bisa diadopsi dan di implementasikan di Kaltim dalam rangka mewujudkan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA),” ujarnya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya telah mengembangkan layanan kependudukan berbasis aplikasi antara lain, Go Akta yang merupakan fasilitas antar akta plus kartu keluarga (KK) gratis. Masyarakat cukup menunggu kurir mengantar berkas tersebut ke alamat yang tertulis dan pengantara hanya sehari setelah akta dan KK rampung. Selanjutnya Paket Hemat (Pahe), melayani pengurusan akta dan KK dilakukan secara terpadu. Pemohon bisa langsung mendapatkan KK baru.  KK baru dilengkapi dengan tambahan anggota keluarga untuk pengajuan akta kelahiran atau penghapusan anggota keluarga untuk pengurusan akta kematian.

 “Adapula pelayanan penyelenggaraan kependudukan berbasis web seperti, pelayanan lahir, meninggal, pindah datang melalui e-LAMPID dan dapat diunduh melalui smartphone ,” katanya.

Lebih lanjut Halda menjelaskan, rumah sakit di Kota Surabaya seperti RSUD Bhakti Dharma Husada dan RSUD DR. M Soewandhi serta 36 puskesmas di Kota Surabaya telah menggunakan dan pemanfaatkan data kependudukan untuk aplikasi layanan e-health sehingga masyarakat hanya memasukkan NIK untuk berobat ke RSUD dan puskesmas.

“Seluruh OPD di Kota Surabaya juga telah melakukan pemanfataan NIK sebagai nomor identitas tunggal masyarakat dan akan segera ditindak lanjuti melalui PKS. Juga Tenaga Kotrak Disdukcapil Kota Surabaya menerima gaji setara UMR Kota Surabaya,” ujarnya.

Sementara itu, DKP3A Jatim telah melakukan pemanfaatan data dengan Dinas Kesehatan Jatim. Polda Jatim juga melakukan hal serupa khusus untuk pendataan anak terlantar dan telah melakukan kerjasama pemanfataan NIK, KTP, dan KK untuk penerimaan anggota Polri tahun 2017 melalui pemeriksaan Administrasi Akhir (Pengecekan KTP, KK, dan Akta Kelahiran).

Dan seperti diketahui Indonesia memasuki tahun politik maka untuk mensukseskan Pilkada tahun 2018 KPU dan Disdukcapil provinsi serta kabupaten/kota se Jatim  saling koordinasi, seperti sinkronisasi D4A dan  DPS/DPT. Untuk memastikan data yang diserahkan KPU Pusat  kepada KPUD kabupaten/kota  sebagai data pemilih yang telah dimutakhirkan agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Sedangkan Bawaslu berupaya agar mampu menekan potensi permasalahan dalam hal validasi akurasi DPT yang terintegrasi dengan Data SIAK dengan melakukan kebijakan pengawasan pada daftar pemilih agar kredibel  dengan melakukan langkah-langkah teknis lain yang mampu menjamin keakuratan daftar  pemilih melalui mekanisme pengawasan penyusunan data dan pemutakhiran data pemilih.

Tentunya Halda berharap layanan kependudukan berbasis aplikasi ini dapat diterapkan di Kaltim, mengingat Kaltim meraih penghargaan tertinggi peringkat pertama dalam penilaian yang dilakukan Komisi Informasi setempat terkait implementasi keterbukaan informasi publik. Maka layanan kependudukan berbasis aplikasi dapat menjadi salah satu pendukung keterbukaan informasi publik Kaltim. (dkp3a/rdg)

 

LEAVE A REPLY