Pembekalan Antikorupsi, Basaria Pandjaitan Ungkap Celah Korupsi Calon Kepala Daerah

20180412_121656-e1523515628943JurnalPatroliNews SURABAYA – Sejumlah calon kepala daerah terutama petahana diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Biaya politik yang mahal dalam sistem pemilu di Tanah Air tak sepadan dengan pendapatan para kandidat menjadi pemicu utama korupsi.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Basaria Pandjaitan, menyebut biaya yang dibutuhkan calon kepala daerah dalam kompetisi politik rata-rata Rp20 miliar sampai Rp30 miliar. Sementara, kekayaan para calon kebanyakan jauh di bawah angka itu. Hal ini yang menjadi potensi korupsi terbuka terutama calon petahana.

Hal tersebut disampaikan pada acara Pembekalan Antikorupsi dan Deklarasi LHKPN Pasangan Calon Kepala Daerah se-Jawa Timur, Kamis (12/4/2018) di Gedung Negara Grahadi.

Acara ini diikuti seluruh calon kepala daerah, baik untuk tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten maupun kota. Hadir pula Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo.

Menurut Basaria, angka sampai Rp 30 miliar itu untuk tingkat kabupaten/kota. Untuk tingkat pemilihan gubernur, kata dia, bisa mencapai ratusan miliar rupiah.

“Sementara kekayaan calon rata-rata tujuh sampai sembilan miliar,” katanya.

Kemudian, dalam beberapa kasus, ia mengungkapkan untuk memperoleh biaya pencalonan itu, para calon biasanya melakukan tindak pidana korupsi dengan modus pemberian janji fee proyek 10-15 persen.

“Hasil analisa kami, ternyata para calon kepala daerah banyak masuk ranah tindak pidana korupsi,” ujarnya.

Berdasarkan beberapa kasus yang kini ditangani oleh KPK, ada beberapa modus operandi para tersangka. Pertama adalah melalui perjanjian proyek infrastruktur. Di antaranya dengan potensi gratifikasi.

“Untuk modus operandi yang pertama ini bisa sampai 30 persen,” ungkap Basaria.

Kedua, para calon petahana biasanya juga pemungutan kepada kepala dinas atau SKPD. “Penarikan pungutan ini biasanya kepada dinas yang ‘basah’,” kata Basaria.

Menurut Basaria, upaya yang dilakukan para petahana bukan hanya bagi dirinya sendiri namun bagi keluarga atau yang biasa disebut dinasti politik.

“Dinasti politik dilakukan untuk ikatan keluarga baik itu vertikal maupun horizontal. Kemarin di OTT, ada suami mencarikan untuk istrinya,” jelasnya.

Terkait hal itu, KPK bersama Kemendagri, Kejaksaan, dan Polri perlu membekali para calon kepala daerah sebagai langkah pencegahan praktik korupsi.

“Jabatan kepala daerah rentan korupsi, maka KPK bertugas mencegah sebelum kejahatan itu terjadi,” ujar Basaria. (dai)

LEAVE A REPLY