TNI AL Amankan Kapal Penyeludupan Kendaraan Mewah Ilegal

2226165140JurnalPatroliNews BEKASI – Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) TNI Angkatan Laut (AL) mengungkap penyelundupan kendaraan mewah ilegal berupa 18 sepeda motor besar (moge), 1 unit mobil Porsche dengan nomor pelat D 1548 RC.

Panglima Koarmabar, Laksda TNI Yudho Margono mengatakan pihaknya mendeteksi kapal tersebut pada Rabu (11/4) pukul 15.00 WIB karena tidak memiliki manifes.

“Di belakang kita ini ada KM Fajar Bahari V, kapal jenis roro yang kemarin (11/4) baru kita tangkap pada 15.00 WIB dan ternyata setelah didalami di dalamnya ada muatan yang tidak bermanifes,” ujar Yudho, Kamis (12/4) siang di Dermaga Marunda Center.

Laksda Yudo menambahkan, semula nakhoda kapal menolak untuk dilakukan pemeriksaan. Namun setelah dipaksa pemeriksaan bisa dilakukan.

“Seperti kita lihat bersama ada 18 moge dan 9 mobil salah satunya ada Porsche di dalam truk yang ditumpuk dengan kardus dan ditutup terpal sehingga tidak ketahuan,” ujar Yudo.

Ia menyebutkan kemungkinan besar barang-barang dari dermaga di Pontianak itu berasal dari Malaysia dan sedikitnya telah delapan kali melakukan pengiriman barang dengan modus yang sama.

“Potensi kerugian pemasukan negara dari pajak masih kita selidiki bersama pihak Bea Cukai. Banyak potensi penyelundupan melalu jalur resmi kemudian sandar di pelabuhan yang tidak memiliki petugas Bea Cukai,” tambahnya.

Ia juga memastikan Lantamal III bersama Bea Cukai dan Kepolisian akan menyelidiki lebih lanjut untuk mencari tahu siapa pemilik barang tersebut. Saat ini nakhoda kapal diamankan sebagai penanggung jawab barang tersebut.

“Karena ini di atas kapal sehingga nakhodanya yang bertanggung jawab terhadap pengangkutan barang-barang ilegal ini,” ujarnya.

Dari hasil pemeriksaan diketahui kapal tersebut telah delapan kali mengirim barang ilegal.

Akibatnya, KM Fajar Bahari V diduga melakukan Tindak Pidana Pelayaran dan Kepabeanan serta melanggar Pasal 285 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Pasal 102 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. (dai)

LEAVE A REPLY