Baca Pleidoi, Setya Novanto Bantah Intervensi Proyek e-KTP

img_660_442_bacakan-pl_1523588727_(2)JurnalPatroliNews JAKARTA – Sidang korupsi proyek e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto masuk tahap akhir. Setnov akan membacakan nota pembelaan pribadi atas dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Kuasa hukum Setya Novanto, Firman Wijaya, mengaku tak tahu secara menyeluruh isi pembelaan yang disusun secara pribadi oleh Novanto. Hanya saja, dia menuturkan kliennya secara akan secara tegas membantah adanya intervensi yang dilakukan olehnya terkait proyek senilai Rp 5,9 triliun.

“Yang jelas beliau akan membantah ada intervensi dirinya, itu pasti dalam proses penganggaran e-KTP waktu itu,” ujar Firman sebelum sidang dimulai, Jumat (13/4).

Dalam pledoi yang disusunnya sendiri, Novanto membantah surat tuntutan jaksa yang dibacakan dalam persidangan Kamis (29/3) lalu. Salah satunya, Novanto membantah telah mengintervensi proses penganggaran dan pembiayaan proyek e-KTP.

“Saya tidak pernah melakukan intervensi terhadap proses penganggaran ataupun usulan pembiayaan penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional tahun anggaran 2011-2013 untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain,” tegas Novanto.

Mantan ketua umum DPP Partai Golkar ini membeberkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri yang saat itu dipimpin oleh Gamawan Fauzi, merupakan pihak yang paling berperan dalam pembahasan e-KTP, terutama terkait pembiayaan. Hal ini lantaran Kemdagri saat itu mengusulkan mengubah sumber pendanaan proyek e-KTP dari pinjaman luar negeri menjadi APBN murni.

“Usulan perubahan tersebut dilakukan oleh pemerintah melalui Mendagri Gamawan Fauzi dengan mengirimkan surat ke Menteri Bappenas, perihal usulan pembiayaan NIK dan penerapan KTP berbasis NIK secara nasional. Untuk perubahan sumber pembiayaan dari pinjaman luar negeri untuk APBN murni dibutuhkan persetujuan DPR,” katanya.

Setya Novanto dituntut 16 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar atas tindakan korupsi proyek e-KTP. Jaksa Penuntut Umum pada KPK menyatakan, dari proyek tersebut Novanto memperkaya diri sendiri senilai 7,3 juta Dolar Amerika hingga akhirnya negara dirugikan Rp 2,9 triliun.

Selama persidangan terungkap aliran uang hasil korupsi itu tidak diterima Novanto secara langsung. Untuk mengaburkan aliran dana, uang diberikan dari orang yang berbeda.

Dia mendapat 3,5 juta Dolar Amerika dari Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, Direktur PT Murakabi Sejahtera selaku peserta lelang proyek e-KTP.

Dia juga mendapat 3,8 juta Dolar Amerika secara bertahap dari Made Oka Masagung pemilik OEM Investment. Total penerimaan 7,3 juta Dolar Amerika.

Selain itu, jaksa juga menuntut Novanto dengan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti US$ 7,3 juta dikurangi uang yang dikembalikan sebesar Rp 5 milliar.

“Pidana tambahan uang pengganti US$ 7,3 jelas tidak mendasar. Kesimpulan JPU yang menyatakan saya menerima secara tidak langsung melalui Made Oka dan Irvanto tanpa didukung oleh bukti dan keterangan saksi di persidangan. Kalaulah saya harus bayar uang pengganti US$ 7,3 juta, apakah ada seorang saksi yang mengatakan saya menerima dana e-KTP?” kata Novanto dalam pembelaannya. (dai)

LEAVE A REPLY